PPKM Darurat Diperpanjang Ketua DPD Sarankan Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pengangguran

rm.id | Nasional | Published at 22/07/2021 06:50
PPKM Darurat Diperpanjang Ketua DPD Sarankan Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pengangguran

Angka pengangguran berpotensi melonjak dengan adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pemerintah diminta menghitung secara cermat dan mengantisipasi terjadinya persoalan tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, PPKM Darurat membuat sejumlah pekerjaan dan usaha semakin terpuruk.

Ini harus jadi perhatian serius pemerintah, karena potensi meningkatan jumlah pengangguran. Potensi ini harus diantisipasi dengan baik, agar tidak terjadi dampak susulan yang merugikan negara, ujar LaNyalla melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Senator asal Jawa Timur ini menguraikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Jika dijumlahkan, total angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sejak awal pandemi 9,77 juta orang.

Data BPS itu sebelum terjadinya lonjakan dahsyat kasus Corona yang membuat pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Darurat. Salah satu persoalan yang akan dihadapi akibat PPKM Darurat, yakni peningkatan pengangguran, tegas mantan ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini.

LaNyalla memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Jumlah kasus harian Covid-19 terus meningkat, bahkan menembus angka 50 ribu. Namun, kebijakan itu juga membawa dampak besar terhadap perekonomian masyarakat.

Contohnya, penutupan mall membuat banyak pekerja di sektor tersebut kehilangan pekerjaan. Sebab, di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan tempat usaha harus tutup.

Saya memperkirakan jumlah angka pengangguran terus meningkat, jika tidak disikapi cermat, cetusnya.

LaNyalla menambahkan, pemecatan karyawan telah terjadi di berbagai daerah. Di Sumatera Utara, 7 ribu karyawan mall terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan, ratusan ribu karyawan/pekerja mall harus dirumahkan.

Dampak tersebut, menurut dia, turut dirasakan karyawan bioskop dan pekerja di bidang ekonomi pariwisata dan kreatif. Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memaparkan, 10.175 orang karyawan terdampak kebijakan penutupan bioskop.

Para pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga meminta atensi dari pemerintah lantaran terdampak PPKM Darurat.

Banyak juga teman-teman dari kalangan buruh yang terpaksa dirumahkan akibat PPKM Darurat. Bila diperpanjang, akan lebih banyak buruh yang kehilangan pekerjaan. Khususnya di sektor nonesensial dan kritikal, terang LaNyalla.

LaNyalla berharap, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat. Selain itu, keputusan yang diambil selanjutnya dikomunikasikan secara baik, agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

DPD akan memberi dukungan. Kami yakin, keputusan pemerintah sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang, tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus virus Corona. Pemerintah menerbitkan dua aturan baru sebagai dasar hukum penerapan kebijakan itu.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Darurat untuk wilayah di Jawa dan Bali. PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4.

Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya.

Tak ada perubahan pada ketentuan PPKM Darurat dan PPKM Mikro pada dua instruksi baru tersebut. Pemerintah masih menerapkan pembatasan-pembatasan yang tertuang dalam Inmendagri nomor 15 hingga 21. [ONI]

Artikel Asli