Eks Dirut PLN Divonis Bebas Dalam Perkara Solar Polisi Lempar Ke Jaksa Soal Nasib Duit Sitaan Rp 173 M

rm.id | Nasional | Published at 22/07/2021 06:40
Eks Dirut PLN Divonis Bebas Dalam Perkara Solar Polisi Lempar Ke Jaksa Soal Nasib Duit Sitaan Rp 173 M

Mahkamah Agung (MA) membebaskan mantan Direktur Utama PLN Nur Pamudji dari dakwaan melakukan korupsi. Lalu bagaimana nasib duit Rp 173 miliar yang disita dalam penyidikan perkara pengadaan solar untuk pembangkit listrik?

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan saat ini kasus pengadaan solar PLN sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut Argo, penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menyerahkan tersangka dan semua barang bukti kepada JPU. Lantaran itu ia enggan berkomentar soal nasib uang sitaan ratusan miliar.

Lebih tepatnya ditanyakan ke Kejaksaan. Kan tersangka dan barang bukti sudah diserahkan saat (pelimpahan perkara) tahap 2, kata Argo.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer ketika dikonfirmasi soal barang bukti uang ini tidak berkomentar.

Jaksa Yanuar Utomo, yang sempat menangani perkara itu juga tidak mau komentar lebih jauh. Ia berdalih sudah pindah tugas ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

Saya sudah 6 bulan di sini dan tidak handle kasus tersebut. Jadi saya tidak berhak untuk memberi komentar, elaknya.

Sebelumnya diberitakan Mahkamah Agung (MA) membebaskan mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji dalam perkara dugaan korupsi korupsi pengadaan solar jenis High Speed Diesel (HSD).

Juru Bicara MA Andi Samsan mengatakan pembebasan terhadap Nur Pamudji dilakukan lantaran apa yang dilakukannya adalah perbuatan perdata, bukan pidana. Sehingga majelis MA menolak kasasi yang diajukan jaksa.

Sedangkan alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan, sehingga meskipun perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, kata Andi melalui keterangan tertulis, Senin (19/7/2021).

Atas dasar itulah, menurut Andi, MA dalam pemeriksaan tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi Nur Pamudji dan membatalkan putusan judex facti .

Dengan mengadili sendiri, menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, ujar Andi.

Nur Pamudji sebelumnya divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hukumannya diperberat di tingkat banding menjadi 7 tahun.

Kasus ini bermula dari kebutuhan 9 juta ton solar untuk pembangkit listrik PLN pada 2015. Saat itu PLN membuka tender pengadaan 2 juta ton yang dibagi menjadi lima tender. Sedangkan sisanya, 7 juta ton, disediakan Pertamina tanpa melalui tender.

Melalui tender, Pertamina memenangi satu kontrak denganharga penawaran lebih rendah daripada harga jual. Sedangkan empat tender lain dimenangkan Shell.

Lantaran Shell merupakan produsen asing, empat tender yang dimenangkan perusahaan itu ditawarkan kembali ke produsen dalam negeri. Siapa yang bisa memasok dengan harga setara.

Belakangan, Pertamina dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) ditunjuk sebagai pemenang karena bisa menyaingi harga yang ditawarkan Shell. Dengan demikian, empat tender yang dimenangkan Shell diambil alih Pertamina dan TPPI. Masing-masing dapat dua paket.

Akibatnya, ada dua harga yang berbeda dalam pembelian BBM oleh PLN ke Pertamina. Harga pertama merupakan harga penunjukan langsung. Sedangkan harga kedua diperoleh lewat tender. Inilah yang kemudian memicu penyidikan polisi.

Dalam penyidikan kasus ini, Bareskrim sempat memamerkan tersangka Nur Pamudji bersama barang bukti uang tunai Rp 173 miliar. [BYU]

Artikel Asli