Pemerintah Kudu Terapkan Sanksi Tegas Pengusaha Kucing-kucingan Dengan Satgas Covid Daerah

rm.id | Nasional | Published at 22/07/2021 05:05
Pemerintah Kudu Terapkan Sanksi Tegas Pengusaha Kucing-kucingan Dengan Satgas Covid Daerah

Masih banyak pengusaha yang tetap mengoperasikan pabriknya secara normal. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diabaikan.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, seluruh kegiatan dan operasional pabrik harus mematuhi aturan PPKM Darurat.

Kata Wiku, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15/2021, sektor esensial menerapkan sistem bekerja 50 persen WFO ( Work From Office ) dan 50 persen WFH ( Work From Home ).

Ini dapat mencegah munculnya klaster pabrik, kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) itu.

Wiku meminta pengelola perusahaan atau penanggung jawab pabrik memastikan pembagian jam kerja dan jumlah pekerja sesuai dengan ketentuan PPKM Darurat. Dia juga meminta Satgas masing-masing daerah industri melakukan pengawasan ketat.

Satgas masing-masing daerah harus rutin melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan operasional pabrik dan pekerja yang beraktivitas sesuai peraturan yang ditetapkan, pintanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-KSPSI) Helmy Salim mengatakan, banyak buruh yang dipaksa masuk kerja pada masa PPKM Darurat. Mirisnya, banyak karyawan yang statusnya positif Covid-19.

Jadi dia (buruh) ada kekhawatiran, kalau tidak masuk upahnya dibayar apa nggak. Tidak ada kepastian untuk itu, ungkapnya.

Dian Septi, seorang buruh pabrik mengatakan, aturan PPKM Darurat tidak berlaku bagi pabrik tekstil. Kata dia, para pekerja terpaksa bekerja dengan kapasitas pabrik 100 persen. Jika tidak, mereka akan kehilangan pekerjaan, katanya.

Para pekerja, kata Dian, bahkan harus lembur. Buruknya lagi, protokol kesehatan (prokes) sama sekali tidak diterapkan di pabrik. Untuk hand sanitizer dan fasilitas cuci tangan saja, sama sekali tidak disediakan perusahaan.

Puluhan pabrik masih beroperasi 100 persen. Jutaan pekerja bekerja penuh waktu, bahkan melakukan lembur. Mereka bekerja dalam ruang tertutup dan padat, tanpa alat pelindung diri baik APD, masker, hand sanitizer , fasilitas mencuci tangan, kata Dian.

Netizen mengecam tindakan semena-mena yang dilakukan pengusaha kepada para buruh. Ketidaktaatan pengusaha dapat mengganggu penanganan Covid-19. Pemerintah diminta memberi sanksi tegas kepada para pengusaha nakal.

Paling pas emang menyandera pekerja atau buruh di situasi begini, apalagi PPKM dilanjutin, sindir masmo123 . Sudah ya, PPKM nggak usah diperpanjang lagi. Buruh tetap kerja rodi, sambung PatriciaKusuma .

ManoharaSekar mengatakan, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pengusaha yang nakal selama PPKM Darurat. Sanksi tegas, khususnya dijatuhkan kepada para pengusaha yang tetap menerapkan bekerja dari kantor meski berada di sektor non-esensial.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pengusaha yang nakal selama PPKM Darurat, ungkap generesyen . Kalau pedagang yang jualan pasti sudah diangkut petugas, cetus addosavansyah .

Guguakbiaro mengungkapkan, selama PPKM Darurat bukan hanya sektor industri yang tetap beroperasi normal. Kata dia, banyak pengusaha nakal yang main kucing-kucingan dengan Satgas Covid-19 di daerah agar bisa mempekerjakan pegawai di atas ketentuan PPKM Darurat.

Perusahan atau pabrik yang berproduksi, seperti padat karya, garmen dan semacamnya tidak ada bedanya (PPKM) masa pandemi dan sebelum pandemi kecuali masker, ungkap Gio59750312 .

Magdaleneid mengungkapkan, pabrik-pabrik memang berusaha mematuhi PPKM dengan mengurangi buruh yang bekerja agar bisa tetap beroperasi. Tetapi konsekuensinya, buruh bekerja dengan shift yang panjang sampai 16 jam pada hari tertentu, tanpa dihitung uang lembur. [ASI]

Artikel Asli