Ombudsman Soroti Pelayanan Publik di Tengah PPKM Darurat

ayosemarang | Nasional | Published at 20/07/2021 17:31
Ombudsman Soroti Pelayanan Publik di Tengah PPKM Darurat

SEMARANGSELATAN, AYOSEMARANG.COM - Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah terus memantau kinerja Pemerintahan terutama bagaimana proses administrasi dalam pelayanan ke masyarakat.

Untuk itu Ombudsman Jateng menyelenggarakan webinar dengan tajuk Diseminasi Pencegahan Maladministrasi Dalam Pengelolaan Pengaduan kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada Senin 19 Juli 2021.

Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Tengah dalam membuka kegiatan tersebut mengatakan jika Pemerintah harus membantu masyarakat dalam pelayanan di masa PPKM Darurat.

Pelayanan harus responsif cepat, tepat dan akurat.

Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan solusi dan tanggapan atas permasalahan yang disampaikan kepada instansi penyelenggara, ujar Farida.

Dalam kegiatan secara virtual yang diikuti kurang lebih 160 peserta. Semua peserta itu terdiri dari Inspektur se Jawa Tengah, Kepala Diskominfo se-Jawa Tengah, Admin SP4N Lapor! Se-Jawa Tengah, dan Bagian Organisasi se-Jawa Tengah tersebut diisi sebagai narasumber Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB.

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA menegaskan bahwa SP4N dibentuk untuk mendorong no wrong door policy.

Semua ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang, ujar Diah.

Dalam kesempatan itu pula Diah juga menyampaikan bahwa Kabupaten/Kota penerima aduan terbanyak adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah.

Lapor! Rata-rata menerima 18 aduan perhari dan substansi yang paling banyak dilaporkan adalah Infrastruktur, Covid-19, ketenagakerjaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan, lanjutnya.

Selain itu setiap Instansi penyelenggara pelayanan publik dengan adanya PPKM Darurat diharapkan tidak kaku, agar pelayanan publik yang diberikan lebih cepat, inovatif dan berorientasi pada hasil.

Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk mendukung hal tersebut melalui pengaduan, tutup Farida.

Artikel Asli