Mendagri Tegur Gubernur NTB, Pengelolaaan Keuangan Daerah Dipertanyakan

lombokpost | Nasional | Published at 20/07/2021 15:05
Mendagri Tegur Gubernur NTB, Pengelolaaan Keuangan Daerah Dipertanyakan

MATARAM-Gubernur NTB mendapat peringatan keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Musababnya, serapan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes), NTB masuk 19 provinsi terburuk di Indonesia.

Aceh disebut paling pertama, lalu berturut-turut Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jogjakarta, Bali, NTB.

Selanjutnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Sebagai mitra pemprov dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan di daerah, kami sangat kaget dan prihatin ketika pemprov NTB mendapat teguran Kemendagri, kata Ketua Komisi V DPRD NTB TGH Mahally Fikri, dimintai pendapatnya, kemarin (18/7).

Politisi Demokrat itu menyiratkan curiga. Gembar-gembor defisit anggaran yang disuarakan pemprov selama ini hingga mau ngutang seakan mengungkap fakta, pemprov NTB gagal melakukan penataan keuangan daerah.

Teguran ini membuka mata kita bahwa ternyata pengelolaan anggaran di Pemprov NTB belum berjalan sesuai harapan, sindirnya.

Terutama dalam penanganan Pagebluk Korona. Maka DPRD sepatutnya segera meminta penjelasan pemprov agar bisa bersama-sama menemukan jalan keluar yang tepat dan baik, harapannya.

Dikabarkan, Tito kecewa karena belum ada perkembangan realisasi anggaran yang baik di NTB dan 18 daerah lain.

Selain itu, NTB juga terlihat lamban dalam merespons salah satu wilayahnya yang ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yakni Kota Mataram.

Seyogianya, pemprov tak hanya terkesan menonton PPKM Darurat di wilayahnya. Atau hanya mengerahkan aparaturnya bertindak tegas pada masyarakat yang patuh PPKM.

Namun diperintahkan juga untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Seperti membagi Masker, Sembako, hingga ikut menyuplai makanan sehat.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Perbankan, Sambirang Ahmadi mengatakan loyonya serapan anggaran pemprov NTB bukan semata kesalahan pemprov semata.

Sebetulnya bukan murni kesalahan provinsi (serapan anggaran terburuk) tapi karena ketersediaan vaksin juga yang terbatas sehingga proses vaksinasi tak bisa berjalan mulus, katanya.

Menurutnya dampak dari vaksin yang disuplai pemerintah pusat yang terkesan bertele-tele telah merebet ke realisasi anggaran.

Ya tentu implikasinya ke tingkat penyerapan anggaran, katanya membela Gubernur NTB.

Politisi PKS itu menjelaskan serapan anggaran itu beriringan dengan kerja Nakes di lapangan. Kan prinsipnya anggaran untuk Nakes itu baru terserap kalau ada kegiatan vaksinasi, jelasnya.

Sementara jumlah vaksin yang didistribusikan ke NTB masih dalam jumlah relatif kecil. Sehingga proses pencairan insentif mengikuti distribusi vaksin.

Kalau nggak (ada kegiatan vaksinasi seperti sekarang) ya gak dibayar, ulasnya.

Untuk serapan anggaran penanganan Pagebluk Korona, realisasi anggaran telah diangka 21,42 persen. Atau sekitar Rp 25,2 Miliar, rincinya.

Sementara realisasi untuk insentif Nakes sudah terserap 41,24 persen. Atau sekitar 20,4 Miliar, terangnya.

Sehingga bila Mendagri, kata politisi asal Sumbawa itu, memperingatkan pemprov karena dianggap lalai menggunakan dana pagebluk, seharusnya peringatan itu masuk setelah pemerintah pusat mempercepat distribusi vaksin.

Iya mestinya suplai vaksin dari pusat juga harus cepat supaya realiasi bisa kencang seperti yang diharapkan, pungkasnya. (zad/r2)

Artikel Asli