Tambahan PMN Untuk BUMN, Pengamat: Langkah Stretegis Menteri Erick

rm.id | Nasional | Published at 20/07/2021 14:10
Tambahan PMN Untuk BUMN, Pengamat: Langkah Stretegis Menteri Erick

Langkah pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 72,449 triliun kepada 12 BUMN, mendapat dukungan.

Co Founder Jarvis Aset Management Kartika Sutandi menilai, kebijakan ini wajar dilakukan pemerintah untuk membantu perusahaan yang dimilikinya. Sebab jika tidak dibantu dengan tambahan PMN, perusahaan BUMN tersebut tak mampu lagi bertahan.

Apalagi, selama ini 12 BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tersebut melakukan penugasan negara agar dapat melayani masyarakat lebih baik.

Selain itu mayoritas dari BUMN yang mendapatkan tambahan PMN juga membangun vital seperti jalan tol guna mendukung program pembangunan nasional.

"Saat ini perusahaan BUMN konstruksi memiliki utang yang sangat besar ke perbankan nasional. Sehingga tambahan PMN ini merupakan langkah penyelamatan strategis yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir," terang Kartika dalam keterangannya, Selasa (20/7).

Dia menilai, besarnya utang BUMN Konstruksi ini disebabkan kesalahan menteri yang lalu yang menginstruksikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

"Ini kan ambisi dari Menteri BUMN kala itu yang ingin membangun berbagai infrastruktur seperti bandara dan jalan tol. Sehingga BUMN konstruksi berutang ke bank. Jika tidak ada Covid-19, perhitungan yang dibuat untuk membayar utang bank dapat dilakukan. Namun karena ada pandemi, asumsi revenue dari trafik yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar utang bank tak dapat tercapai," kata Kartika.

Menurut Kartika, sebenarnya, rencananya penyehatan BUMN konstruksi akan menggunakan dana dari investor asing yang masuk melalui Sovereign Wealth Fund (SWF). Namun dana SWF yang direncanakan tersebut hingga saat ini belum keluar. Sehingga mau tak mau untuk menyelamatkan BUMN konstruksi, pemerintah menambah modal melalui PMN.

Dana tambahan dari PMN ini diibaratkan Kartika sebagai ventilator untuk membantu agar perusahaan BUMN konstruksi ini tidak collapse .Jika BUMN konstruksicollapse,maka akan membawa dampak yang kurang baik terhadap perekonomian nasional. Sebab akan membuat industri perbankan nasional menjadi berat.

Memang saat ini, sebagian dana SWF sudah banyak yang masuk ke Indonesia. Namun Kartika menduga SWF belum bisa masuk ke sektor konstruksi karena masih ada kendala Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dari Jamsostek yang pada saat itu dipergunakan untuk membiayai sebagian besar proyek infrastruktur. RDPT Waskita yang saat itu dijual ke Jamsostek di harga 1,5 PBBV.

Agar dapat kembali bangkit dan sehat, Kartika berharap agar utang yang ada pada saat pembangunan infrastruktur jalan tol yang kini membebani BUMN konstruksi dapat dialihkan ke SWF. Jika tidak dialihkan ke dana SWF, ekuitas BUMN konstruksi akan terus tergerus. Sebab BUMN konstruksi masih harus membayar beban bunga pinjaman ke perbankan nasional.

Waskita Karya contohnya. BUMN konstruksi itu memiliki utang sebesar Rp 80 triliun kepada perbankan masional ketika membangun jalan tol Trans Jawa. Tambahan PMN yang masuk ke Waskita sebesar Rp 3 triliun tidak akan mencukupi untuk membayar beban utang.

"Kalau mau sehat seluruh RDPT yang dijual BUMN konstruksi di lepas ke investor SWF. Saat ini investor SWF meminta yield 1.2x PBV. Kalau RDPT tersebut dijual 1.2x PBV maka Jamsostek akan rugi. Agar investor SWF tertarik membeli SWF di 1.5x PBV Pemerintah bisa memperpanjang konsesi jalan tol yang dibangun Waskita agar nilai 1.5x PBV dapat menarik investor asing di SWF," pungkas Kartika. [ MRA ]

Artikel Asli