Bantu Masyarakat Saat PPKM Darurat Pencairan BLT Dana Desa Nggak Boleh Terhambat

rm.id | Nasional | Published at 20/07/2021 14:04
Bantu Masyarakat Saat PPKM Darurat Pencairan BLT Dana Desa Nggak Boleh Terhambat

Pemerintah mempercepat proses pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang diberikan kepada masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat. Hal itu dilakukan supaya perekonomian di desa tetap berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk menyikapi kebijakan PPKM Darurat, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui beberapa skema.

Salah satunya yaitu BLT DD yang diambil dari alokasi anggaran Dana Desa. Guna mempercepat penyaluran BLT DD, Muhadjir meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar dapat dilakukan pemetaan terhadap 75 ribu desa di seluruh Indonesia.

"Desa-desa atau kecamatan yang masih bermasalah dipetakan secara detail, misalnya dari derajat masalahnya, mana yang paling berat, mana yang paling ringan. Masing-masing pihak termasuk dari Kemenko PMK juga akan mem- back up ," kata Muhadjir, dalam keterangan yang diterima RM.id , Selasa (20/7).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu bilang, hasil pemetaan itu nantinya akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan beragam persoalan yang ada di desa.

Ia meyakini, setiap desa memiliki permasalahan yang berbeda-beda sehingga akhirnya menghambat proses penyaluran BLT DD.

Tentu untuk memilah permasalahan di masing-masing desa ini kita harus bekerja sama. Yang paling penting adalah harus turun lapangan. Untuk masalahnya apa kalau bisa diselesaikan per level, kalau bisa diatasi di level Bupati ya Bupati, kalau akhirnya tidak selesai sampaikan ke Pak Mendes nanti diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi. Kalau bisa dalam minggu ini kelar," imbaunya.

Terpisah, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut, akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait sinergitas peraturan.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menghindari terhambatnya proses pencairan BLT DD. Kendati demikian, ia menyatakan, Pemerintah Pusat juga telah memberikan keleluasaan bagi daerah, khususnya kepada perangkat desa dalam mengatur pemberian BLT DD.

Utamanya ditujukan kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat agar dapat menerima bantuan.

"Ini sudah kita sampaikan kepada masing-masing desa. Jadi mereka yang sekiranya berhak menerima bantuan karena ikut terdampak, maka itu bisa dimasukkan datanya setelah melalui musyawarah desa," jelas Gus Halim, sapaan akrabnya. [DIR]

Artikel Asli