Efektivitas PPKM Mikro Tentukan Nasib PTM Sekolah di HST

apahabar.com | Nasional | Published at 20/07/2021 13:09
Efektivitas PPKM Mikro Tentukan Nasib PTM Sekolah di HST

apahabar.com , BARABAI Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST), Ainur Rafiq melakukan monitoring ke sejumlah Posko Sigap Covid-19 PPKM Mikro.

Mulai dari tingkat desa di Kecamatan Barabai, Batu Benawa dan Pandawan.

Monitoring dilakukan guna memastikan efektifitas PPKM Mikro di tingkat desa se HST.

Monitoring diawali dengan peninjauan Posko Desa Kayu Bawang.

Dari sana monitoring dilanjutkan ke Posko Desa Pagat, Kelurahan Bukat, Desa Matang Ginalon sampai ke Posko Desa Banua Supanggal, Senin (19/7).

Ainur Rafiq memberikan arahan langsung kepada para petugas dan mengecek fasilitas Posko mulai dari tempat isolasi, logistik, hingga update data perkembangan Covid-19 dan fasilitas lainnya.

Dari hasil pantauan Rafiq di lapangan, pelaksanaan PPKM Mikro tingkat desa cukup baik dan tempatnya cukup representatif.

Hal itu tentu dapat membantu penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sebab rekomendasinya sangat bergantung pada kesiapan Posko PPKM Mikro oleh desa yang menjadi suatu pertimbangan untuk melakukan PTM.

Di Kayu Bawang sudah cukup bagus, efektif dan penanganannya sudah cukup baik. Desa Banua Supanggal pun sudah cukup bagus. Ada tempat ruangan Isolasinya sehingga jika ada warga yang terpapar, bisa diisolasikan ditempat desa, terang Rafiq usai monitoring.

Dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19, Rafiq meminta masyarakat agar tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan secara baik dan benar, menjaga kesehatan dan mengikuti aturan pemerintah.

Harapannya peran RT dan RW untuk lebih mengetahui benar warganya dan monitoringnya jauh lebih baik, bisa membuat group messenger/chatting satgas PPKM Mikro di tingkat desa untuk kemudahan informasi, terang Rafiq.

Saar monitoring, Rafiq juga didampingi Kadis PMD, anggota Kodim, Polres, Satpol PP, Kalak BPBD, Kabag Pemerintahan dan Kadinkes HST.

Sebelumnya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai diperketat di HST mulai Jumat (16/7) sore.

Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) HST, M Yani menyampaikan, PPKM dilakukan guna menekan peningkatan kasus Covid-19 yang saat ini terus meningkat drastis.

PPKM mikro tingkat desa/keluruhan menjadi modal utama dalam pengendalian pandemi Covid-19 ini, hal tersebut sesuai dengan Intstruksi Mendagri, kata Yani.

Kata Yani, pihaknya akan bekerja keras dalam memperkuat PPKM Mikro tingkat desa yang sesuai dengan standar. Sebab sesuai amanat, 8 persen dana desa (DD) bisa digunakan untuk PPKM Mikro.

Berdasarkan hasil evaluasi, terang Yani PPKM di tingkat desa hanya imbauan spanduk saja. Tidak ada kegiatan, padahal di desa menjadi basis utama pengendalian Covid-19.

Mulai Jumat sore ini kami akan turun ke desa bersama-sama dengan Asisten 1 dan Kepala Dinas PMD mempertegas penerapan PPKM mikro, tegas Yani.

Sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, kebutuhan PPKM mikro di tingkat desa dibebankan pada DD dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDes.

Ketentuan PPKM meliputi, pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work from Office sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.

Untuk sektor esensial dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selanjutnya, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sementara pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Ketentuan selanjutnya, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sementara untuk tempat ibadah diizinkan untuk tetap beroperasi dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara serta dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Artikel Asli