Profil Pelajar Pancasila yang Tak Autentik

jawapos | Nasional | Published at 20/07/2021 12:16
Profil Pelajar Pancasila yang Tak Autentik

Kita cemas akan jadi apa seorang anak nantinya, namun kita lupa bahwa Ia sudah jadi seseorang sekarang, (Stacia Tausher).

KEMENDIKBUDRISTEK menetapkan Sekolah Penggerak dalam rangka perubahan Kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum sekolah penggerak diimplementasikan pada Juli 2021 di 2.500 sekolah.

Tujuan perubahan kurikulum itu membentuk Profil Pelajar Pancasila (PPP): pelajar Indonesia sepanjang hayat yang berperilaku sesuai nilai Pancasila. Agaknya, PPP wujud komitmen Nadiem Makarim menyiapkan generasi pancasilais, di masa Orba dikenal manusia Pancasila.

Oleh Nadiem, PPP tidak saja terkait kurikulum, tapi berikut dengan asesmen nasional (AN) dan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Semua itu bertujuan untuk menyiapkan generasi Pancasila.

PPP terdiri atas enam karakter: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; 2) mandiri; 3) bernalar kritis; 4) berkebinekaan global; 5) bergotong-royong; dan 6) kreatif.

PPP tampak sebagai program baru, sekilas inovatif. Apakah benar demikian?

Pegiat pendidikan disibukkan menelaah program obsesif ini. PPP mengalami inflasi melalui webinar atau diskusi, terlebih menghadapi kurikulum baru. Apakah K-13 tidak memuat Pancasila? Jawabnya, sejarah kurikulum sekolah sejak era Soekarno sampai pascareformasi sekarang, berfungsi menjaga ideologi negara.

Negara melalui kurikulum (baca: sekolah) justru yang berperan dominan melakukan praktik ideologisasi (Michael W. Apple, Ideology and Curriculum: 1979). Dengan kata lain, lembaga pendidikan (sekolah) berfungsi sebagai Ideological States Apparatus (Louis Althusser, 1994).

Struktur K-13 berisi karakter Pancasila diharapkan tercermin dalam pembelajaran di sekolah: intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah.

Rencana pembelajaran guru (lesson plan) mesti memuat nilai karakter. Programnya bernama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), digulirkan sejak 2016. Bahkan jauh sebelumnya di era Mendikbud M. Nuh (2010), Pendidikan Karakter sudah menjadi program utama. Pelbagai regulasi yang menekankan penguatan pendidikan karakter Pancasila dibuat. Yaitu, PP No. 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; Inpres No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental; Permendikbud No. 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; SE Mendikbud 11 April 2017 tantang Implementasi PPK; dan Permendikbud No. 20/2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pada Satuan Pendidikan Formal.

Ditelaah lebih komprehensif, secara substantif, PPP bukan hal baru dalam struktur pendidikan nasional. Tiga argumentasi membuktikannya.
Pertama, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 31 Ayat 3 terdapat frase: meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Istilah keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia dalam PPP dicomot dari sini.

Kedua, UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, Pasal 3: Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

UU Sisdiknas memuat tujuan pendidikan nasional lebih kompleks dan detil. Nilai karakter PPP, juga terbukti diambil dari UU ini. Dapat disimpulkan, indikator karakter PPP setengahnya dicomot leterlijk dari perundang-undangan.

Ketiga, Perpres No. 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres ini menjadi landasan pengembangan karakter Pancasila di setiap lini pendidikan.

Selain bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), dalam Pasal 2 (huruf a) berbunyi, tujuan PPK membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

Adapun PPK memuat lima karakter, yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan integritas (Kemdikbud, 2017: 8). PPP juga merepetisi nilai karakter gotong-royong dari PPK.

PPK menjadi program wajib sekolah dan dimulai pada periode pertama Presiden Jokowi. Bahkan Kemdikbud membuat aturan teknisnya. Jadi, secara Perpres maupun Permendikbud program ini masih berlaku sampai sekarang. Programnya sedang berjalan di sekolah-sekolah. PPK sebagai dasar pengembangan karakter Pancasila di sekolah, regulasinya relatif detil dan komprehensif. Semua itu dilaksanakan melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal. Peran wajib sekolah, rumah, masyarakat, dan pemerintah dalam aktualisasinya.

Sedangkan PPP sudahlah isinya duplikasi, terkesan menyasar Pelajar an sich. Pantas saja gurunya banyak menyebar hoaks, dan antikebinekaan. Realita orang tua melakukan kekerasan anak di rumah atau praktik megakorupsi dana bansos Covid-19 dilakukan pejabat tinggi negara atau rencana negara berdagang dengan rakyatnya melalui vaksin berbayar. Terang-terangan semua itu mengencingi karakter Pancasila. Anak-anak selalu dituntut berpancasila anak-anak, sementara orang dewasa tidak.

Jujur saja, kurikulum nasional kita selalu surplus nilai Pancasila bagi pelajar. Apa pun jargon yang dipakai tiap razim, tetapi defisit pengembangan nalar kritis. Sekalinya kritis, siswa/mahasiswa diancam dikeluarkan, minimal dipanggil rektor. Negara lebih menggemari generasi bangsa yang tunduk patuh, ketimbang bernalar kritis.

Profil Pelajar Pancasila sejatinya bukan entitas baru. PPP membentuk pelajar berkarakter Pancasila. Semua itu sudah menjadi tujuan pokok pendidikan nasional, eksplisit dalam konstitusi dan perundang-undangan.

Di sisi lain pemerintah memiliki kegemaran gonta-ganti nama program. Memakai nama Pancasila memang seksi dan kental politisasi, sekaligus menjadi kelemahan kita. Kita inovatif dalam memasang merek baru, tapi tak bertenaga dalam implementasi dan teladan karakter Pancasila.
Apa pun nama programnya, hendaknya berpancasila itu dalam perbuatan, bukan sekadar ucapan atau nama program yang masa pakainya dibatasi usia rezim berkuasa.

PPP sebagai merek terdengar baru, tapi secara esensial tidak. PPP tidak autentik terobosan Mas Menteri. Lantas mengapa Kemendikbudristek tidak memperkuat yang sudah ada saja? Atau, memang lebih terobsesi menukar kulit alias mengganti nama, produk imitasi yang isinya itu-itu juga. Kalau begitu, di mana letak inovatifnya?

Artikel Asli