Tak Beri Jadup, Jangan Larang Cari Makan

radarjogja | Nasional | Published at 20/07/2021 05:20
Tak Beri Jadup, Jangan Larang Cari Makan

RADAR JOGJA Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sejak 3 Juli lalu, belum dirasakan dampaknya. Justru merugikan pelaku ekonomi. Mereka meminta kembali ada solusi. Mulai dari jaminan hidup (jadup) atau diperbolehkan kembali berkativitas.

Dalam surat terbuka Forum Warga Yogyakarta yang dilayangkan ke Gubernur DIJ, Senin(19/7), para pelaku usaha kecil dan pekerja sektor informal menyatakan, akan tetap menegakkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan PPKM Darurat demi keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19. Tapi dengan syarat diberikan Jadup tunai selama PPKM Darurat ini terus dijalankan. Atau jangan larang rakyat Jogjakarta mencari makan, jelas perwakilan Forum Warga Yogyakarta Dinta Yuliant Sukma.

Pihaknya mencatat, tidak kurang dari satu juta warga di DIJ yang bekerja di sektor usaha kecil dan informal menghentikan kegiatan ekonominya dengan resiko tidak berpenghasilan sejak diberlakukannya PPKM Darurat. Tapi, lanjut dia, selama PPKM Darurat ini angka kematian dan laju penularan virus Covid-19 bukannya turun, malah bertambah semakin banyak. Dia menyebut, merujuk laporan TRC BPBD DIJ per 18 Juli 2021 angka kematian harian di DIJ mencapai 132 jiwa, teridiri dari 110 meninggal di RS dan 22 meninggal saat isolasi mandiri. Angka tersebut mengalami kenaikkan dari laporan pada 15 Juli 2021 mencapai 128 jiwa, yang 105 jiwa meninggal di RS dan 23 meninggal saat isoman. Sehingga rencana adanya perpanjangan PPKM Darurat mengecewakan mereka. Karena selama PPKM Darurat ini berlangsung dianggap sudah tidak efektif dalam mengatasi pandemi Covid-19. Justru berdampak pada pendapatan pelaku usaha kecil dan pekerja sektor informal, yang berhenti beraktivitas, tuturnya.

Harapan yang sama juga disuarakan Pedagang Kaki Lima dan komunitas di kawasan Malioboro. Mereka pun juga melayangkan surat kepada Gubernur DIJ. Sebagai perwakilan dari 11 komunitas di sana, Ketua Paguyuban PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) Slamet Santoso mengaku, memahami sepenuhnya pentingnya kebijakan pemerintah menjaga kesehatan warga melalui penerapan PPKM. Tapi kebijakan tersebut semestinya dijalankan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang serius bagi kehidupan dan ekonomi Pedagang Kaki Lima maupun seluruh komunitas di kawasan Malioboro, tuturnya.

Menurut dia, ribuan PKL yang mencari nafkah di kawasan Malioboro, saat ini dalam kondisi sekarat. Penghasilan macet total, sehingga beban dampak ekonomi akibat covid-19 yang selama ini sudah berat, bertambah. Menurut dia, modal tergerus habis, hutang-hutang tidak terbayar dan terus bertambah. Pemenuhan kebutuhan keluarga dalam kondisi kritis. Belum lagi, dampak sosial dan psikologis yang mengikuti, jelasnya.

Karena itu mereka mengharap, meminta, dan mendesak Pemprov DIJ segera dan secepatnya mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ribuan keluarga PKL di kawasan Malioboro. Di antaranya melalui, memberi bantuan sosial tunai untuk PKL. Kemudian setelah 20 Juli 2021, memberi toleransi kepada PKL di kawasan Malioboro agar diperkenankan kembali berdagang dengan menerapkan prokes yang optimal. Juga membuka akses orang dan kendaraan ke Malioboro. Yang terakhir memberi stimulan hibah modal usaha bergulir bagi PKL melalui paguyuban dan koperasi yang menaungi PKL, ungkapnya. (pra)

Artikel Asli