Target Vaksinasi Gratis Belum Tercapai, PDIP: Timing Vaksin Berbayar Belum Pas

rmol.id | Nasional | Published at 13/07/2021 14:42
Target Vaksinasi Gratis Belum Tercapai, PDIP: Timing Vaksin Berbayar Belum Pas

RMOL.Vaksin berbayar bagi individu yang rencananya akan dijual di Kimia Farma menuai polemik di masyarakat.

Meski Kimia Farma telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan tersebut, namun seluruh elemen masyarakat meminta Kimia Farma tidak hanya menunda tapi membatalkan rencana tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Edy Wuryanto menyampaikan, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa vaksin digratiskan untuk masyarakat, dan niat vaksin berbayar itu disepakati untuk korporasi.

Lebih lanjut, Edy menjelaskan target 181 juta vaksin untuk masyarakat Indonesia belum tercapai hingga saat ini.

Ia menyayangkan, pemerintah menggulirkan vaksin berbayar di tengah belum tercapainya target vaksinasi nasional.

"Ini kemudian respons publiknya luas mengapa? Yang program saja belum clearpermintaan bupati wakikota se Indonesia sampai sekarang yang antri demikian tinggi, ini belum clear, kata Edy dalam rapat kerja bersama Menkes bersama Komisi IX membahas perihal vaksin, Selasa (13/7).

Menurutnya, wacana vaksin berbayar ini akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Apalagi, pelaksanaan program vaksinasi belum mencapai target yang diinginkan setiap harinya.

"Artinya kalau muncul vaksin individu menimbulkanlah yang dilayani yang punya duit. Sementara orang miskin yang mengharapkan vaksin program itu belum selesai. Maka menurut saya timingnya kalau ini untuk individu itu belum pas, katanya.

Legislator dari PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan perihal vaksin Sinopharm yang akan dijual oleh Kimia Farma tersebut, di sisi lain UEA juga baru menghibahkan vaksin tersebut sebanyak 500 ribu dosis.

Edy lantas menyinggung perihal jaminan yang akan diberikan Kemenkes perihal vaksin individu tersebut.

Jaminan apa yang pak Menteri bawa tadi vaksin Sinopharm dari UEA itu tidak dignakan untuk vaksin mandiri? Lalu muncul kesimpulan publik yang berkonotasi negatif, vaksin hibah kok malah digunakan dijual. Apalagi semua hulu hilirnya dikelola oleh holding BUMN ini yang menjadi pertanyaan publik, tegasnya.

"Maka, harus ada jaminan dan pengawasna bahwa vaksin hibah UEA tidak digunakan vaksin yang individu, tandasnya. []

Artikel Asli