Pakar Hukum: Penyidik Kejaksaan Perlu Cermati Sumber Dana Jiwasraya Dan Asabri

rm.id | Nasional | Published at 13/07/2021 13:30
Pakar Hukum: Penyidik Kejaksaan Perlu Cermati Sumber Dana Jiwasraya Dan Asabri

Pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting meminta penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mencermati sumber dana dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, apakah berasal dari keuangan negara, atau berasal dari premi asuransi milik masyarakat.

"Jadi penyidik Kejaksaan harus membaca Pasal 2 huruf h Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN) secara proporsional. Yakni berapa persentase yang termasuk kekayaan negara, kekayaan PT Jiwasraya dan berapa persentase dana masyarakat," ujar Jamin, Selasa (13/7).

Menurutnya, kurang pas dan kurang bijak jika Kejagung menyimpulkan dengan memukul rata bahwa seluruhnya adalah kekayaan negara.

"Mencermati sumber dana kasus ini, tidaklah tepat menggunakan UU Tipikor dan UUKN, dan kurang tepat kasus ini dikategorikan sebagai peristiwa korupsi," tutur Jamin.

Apabila dianalisis lebih mendalam, lanjut Jamin, kasus Jiwasraya-Asabri ini lebih tepat diproses dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan begitu, terlihat due process of law yang adil bagi semua pihak.

Selain soal sumber dana, Jamin juga mengkritisi keputusan gagal bayar yang menjadi dasar kasus ini dimasukkan dalam tindak pidana korupsi dan disebut menyebabkan kerugian negara.

Menurutnya, kasus tersebut problematik lantaran secara defacto , saham-saham tersebut masih dimiliki Jiwasraya, meski saat ini sedang mengalami penurunan nilai saham ( impairment ).

"Akibatnya, penyitaan, pemblokiran dan kegagalan memverifikasi aset yang dilakukan Kejagung memberikan dampak sistemik para investor pasar modal dan konsumen bisnis asuransi," tandasnya.

Sementara mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosen meminta Kejagung melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

"Jangan sampai penegakan hukum dipolitisasi dan sewenang-wenang. Maka adalah hak dan kewajiban bagi siapapun untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya," ujar Halius.

Sebagai upaya pengawasan, dia menyarankan perlu adanya eksaminasi, apakah penyidik maupun penuntut umum dalam kasus ini adalah pihak yang berkompeten dan melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan perundang-undangan.

"Jika ada celah penegakan hukum yang tidak berkeadilan atau melanggar UU, maka telah terjadi pembangkangan hukum yang luar biasa dalam penegakan hukum," tegasnya.

Dia pun mendesak Komjak turun tangan untuk menyelidiki dugaan tersebut. Diingatkan Halius, Komjak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tupoksi, kinerja, dan perilaku para jaksa.

"Tudingan kriminalisasi bukan lagi masalahnya tupoksi, profesionalisme dari penegak hukum, tapi juga menyangkut perilaku," tandas Halius. [OKT]

Artikel Asli