Kasus Dugaan Mark Up SMAN 3 Kota Batu, Kejari Segera Tetapkan Tersangka

jatimtimes.com | Nasional | Published at 13/07/2021 13:16
Kasus Dugaan Mark Up SMAN 3 Kota Batu, Kejari Segera Tetapkan Tersangka

BATUTIMES - Kasus dugaan mark up pengadaan lahan SMAN 3 Kota Batu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu bakal segera menetapkan tersangka. Hingga saat ini sudah 50 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik.

50 orang saksi telah diperiksa oleh penyidik. Mereka dari eksekutif, legislatif, dan swasta, ungkap Kepala Kejari Kota Batu, Supriyanto.

Selain itu pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para ahli, juga berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam perkara ini. Beberapa barang bukti dan dokumen telah disita dan dikumpulkan untuk memperkuat dugaan kasus tersebut.

Kemudian juga telah dilakukan penilaian harga tanah wajar saat itu (2014) oleh kantor jasa penilaian publik (KJPP) yang ditunjuk masyarakat penilai publik (MAPI), organisasi yang menaungi tim penilai.

Penilaian sudah dilakukan. Nanti jika sudah ditemukan harga wajarnya, akan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur, tambahnya.

Nantinya saat melakukan koordinasi akan menghitung besaran kerugian berdasar nilai harga wajar yang dikeluarkan apraisal yang telah ditunjuk MAPI. Selain berkoordinasi dengan BPKP, saat ini juga dalam proses pembuatan laporan perkembangan perkara ke Kejati.

Bahkan dari hasil penyidikan itu ditemukan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Tim penyidik Kejari Batu juga punya gambaran siapa yang harus bertanggungjawab, ucap Supriyanto.

Dan segera akan dikirimkan, karena perkara ini termasuk menarik perhatian banyak pihak. Semoga cepat disidangkan, tapi dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka, ujarnya.

Dugaan kasus mark up ini lanjutnya, mengakibatkan kerugian negara cukup besar. Mengingat pada APBD 2014 pengadaan lahan SMAN 3 Batu anggarannya Rp 8,8 miliar. Dengan luas lahan yang dibeli seluas 8.152 meter persegi.

Sedang beberapa saat lalu, tim Kejari Kota Batu sudah melakukan penggeledahan kepada enam kantor organisasi perangkat daerah di Balai Kota Among Tani pada 25 November 2020 silam. Tujuannya untuk menambah barang bukti untuk memperkuat penyidikan dugaan mark up.

Artikel Asli