Menkes Jelaskan Kronologi Munculnya Ide Vaksin Covid-19 Berbayar

jawapos | Nasional | Published at 13/07/2021 12:29
Menkes Jelaskan Kronologi Munculnya Ide Vaksin Covid-19 Berbayar

JawaPos.com Pemerintah Indonesia saat ini menerapkan vaksin Covid-19 berbayar bagi masyarakat. Vaksin tersebut nantinya dijual di apotek Kimia Farma.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan kronologi munculnya ide vaksin Covid-19 berbayar tersebut. Awalnya gagasan tersebut muncul saat rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada 26 Juni 2021.

Jadi KPCPEN rapat pembahasan percepatan pelaksanaan vaksinasi, vaksinasi terhadap anak dan ibu hamil atau menyusui, serta percepatan vaksin gotong-royong. Topik bahasan perluasan sasaran vaksin gotong-royong yang dapat diikuti langsung oleh individu atau perorangan, faskes pelaksana vaksin gotong-royong, dan pelibatan bidan praktik mandiri dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7).

Kemudian dari hasil rapat tersebut disepakati adanya vaksin Covid-19 berbayar. Sehingga Menteri Kesehatan diminta untuk menyiapkan draf Permenkes baru mengenai vaksin berbayar tersebut.

Pada 27 Juni menyiapkan draf Permenkes tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 10/2021 dan menyelenggarakan rapat secara internal Kementerian Kesehatan pada hari yang sama, katanya.

Setelah itu, pada 28 Juni digelar Rapat Kabinet Terbatas membahas mengenai vaksin gotong-royong. Dalam rapat Kemenko Perekonomian (KPC PEN) memberikan masukan terhadap draf hasil pembahasan tanggal 27 Juni 2021.

Selanjutnya, pada 29 Juni digelar rapat harmonisasi membahas pelaksanaan vaksin gotong-royong dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Rapat tersebut melibatkan Kementerian Perekonomian, Kementerian PMK, Kemenkumham, Kemenlu, Kemenkeu, Kementerian BUMN, LKPP, KPK, BPOM, Kejaksaan, dan BPJS Kesehatan, ungkapnya.

Kemudian, pada 5 Juli, draf tersebut ditandatangani. Selanjutnya tepatnya pada 6 Juli, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk diundangkan.

Artikel Asli