Kasus Penimbunan Obat Covid-19 di Jakbar, Polisi Periksa Direktur dan Apoteker

okezone | Nasional | Published at 13/07/2021 11:58
Kasus Penimbunan Obat Covid-19 di Jakbar, Polisi Periksa Direktur dan Apoteker

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat memeriksa tiga saksi terkait penggeledahan ruko milik PT ASA pada Senin (12/7) malam. Polisi masih mendalami kasus dugaan penimbunanobat-obatan untuk penyembuhan pasien Covid-19 di lokasi itu.

Tiga orang yang diperiksa adalah YP (58) sebagai direktur, MA (32) sebagai apotekerdan E (47) sebagai kepala gudang. Ruko tersebut berlokasi di Jalan Peta Barat Indah III Blok C Nomor 8, Kalideres, Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Ady Wibowo mengatakan keterangan seorang apoteker di perusahaan itu yang menyatakan bahwa pemilik meminta obat-obatan tersebut tidak dijual mengindikasikan adanya penimbunan.

Apalagi digudang tersebut terdapat ratusan kotak berisi Azithromycin 500 miligram (mg) yang dibutuhkan penyembuhan pasien COVID-19 di rumah sakit.

"Salah satu apoteker yang menjelaskan bahwa jenis obat Azithromycin 500 mg, ada percakapan dari pemilik PT, dari pemilik PT itu untuk tidak dijual dulu, artinya ada indikasi untuk ditimbun," kata Ady, Selasa (13/7/2021).

Ady menyebutkanada upaya dari PT ASA untuk membohongi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat hendak dimintai keterangan terkait stok obat-obatan yang mereka punya.

"Adanya surat dari BPOM tanggal 7 Juli 2021 untuk melaksanakan zoom meeting untuk menanyakan apakah ada stok Azithromycin 500 mg. Tapi disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa stok itu belum ada," ujar Ady.

Ady mengatakan dasar penyidikan polisi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 29 ayat (1) dan/ atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 dan/atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 5 ayat (1).

Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan menyatakan "pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/ atau hambatan lalu lintas perdagangan barang".

Apabila terbukti, ancamannya adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar seperti tertuang dalam pasal 107 UU 7/2014 itu.

Sedangkan bunyi pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa".

Artikel Asli