Vaksin Gotong Royong Hanya untuk Karyawan, Dibayar Perusahaan

jawapos | Nasional | Published at 13/07/2021 11:38
Vaksin Gotong Royong Hanya untuk Karyawan, Dibayar Perusahaan

JawaPos.com Rencana PT Kimia Farma Tbk menjual vaksin Covid-19 akhirnya ditunda. Penundaan itu dipicu pro-kontra terkait dengan dugaan komersialisasi vaksin.

Jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula direncanakan dimulai Senin (12/7) kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya, ujar Sekretaris PT Kimia Farma Tbk Ganti Winarno Putro kepada Jawa Pos kemarin.

Berdasar Permenkes Nomor 19 Tahun 2021, vaksinasi gotong royong (VGR) adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan. VGR juga bisa diberikan kepada karyawan, keluarga, atau individu lain yang pendanaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha. Rencananya, vaksin yang dijual Kimia Farma adalah produk Sinopharm. Harga untuk dua dosis vaksin beserta biaya layanan vaksinasi mencapai Rp 879.140.

Ganti menjelaskan, besarnya animo dan banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memperpanjang masa sosialisasi VGR individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta. Terima kasih atas pemahaman para pelanggan dan animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal yang lebih cepat di Indonesia, tuturnya.

Kimia Farma juga memberikan pemberitahuan kepada fasyankes. Ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Menunggu informasi dari pemerintah dan Kementerian BUMN, tulis pengumuman yang terpasang di salah satu klinik Kimia Farma di Sidoarjo.

Rencana penjualan vaksin memang mengundang banyak reaksi. Beberapa pihak menolak rencana tersebut karena khawatir terjadi komersialisasi. Namun, ada juga yang setuju karena menganggap VGR individu merupakan pilihan yang tidak memaksa.

Polemik jual beli vaksin Covid-19, menurut LaporCovid-19, harus dihentikan. Sudah selayaknya vaksin Covid-19 didapatkan masyarakat secara gratis. Belum semua nakes mendapatkan vaksin, ungkap Co-initiator LaporCovid-19 Ahmad Arif kemarin.

Dia memperlihatkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis akhir Juni lalu. Arif memaparkan, di Aceh, ada 6.000-an tenaga kesehatan yang belum divaksin. Sekitar 5.000 nakes di Papua juga belum divaksin. Hal serupa terjadi di berbagai wilayah lain. Tidak etis kalau vaksin akhirnya dijual, tegasnya.

Dia menyarankan agar vaksin yang telanjur dibeli pemerintah untuk program gotong royong itu disebarkan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Terutama untuk masyarakat kelompok rentan, termasuk nakes. Kalau alasannya adalah mempercepat vaksinasi, ya tidak mungkin vaksin dijual, katanya.

Pendiri Center for Indonesias Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyatakan, WHO mengeluarkan prinsip vaccine equity atau distribusi vaksin yang adil. WHO sudah memperkirakan suplai vaksin dunia tidak cukup pada awal pandemi. Karena itulah, akan ada perebutan vaksin antarnegara. Yang terjadi, belum berhasil (vaccine equity), katanya.

Dia menegaskan, vaksinasi Covid-19 harus merata. Kelompok rentan juga harus mendapatkan vaksin. Kalau mau pindah ke berbayar, apakah kewajiban memvaksin kelompok rentan itu sudah dilakukan? tanyanya.

Diah menegaskan, sejauh ini tidak ada alasan untuk membebankan biaya vaksin kepada masyarakat. Seharusnya tervaksin dulu. Kalau suplai vaksin sudah berlebih, baru ada opsi berbayar, tuturnya.

Di sisi lain, kemarin Indonesia mendapatkan 10 juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac. Kedatangan vaksin tersebut merupakan tahap ke-21. Dengan kedatangan itu, jumlah vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku bertambah menjadi 115.500.280 dosis. Bahan mentah itu bakal diolah Bio Farma menjadi 93 juta dosis vaksin jadi Sinovac yang siap diberikan kepada masyarakat.

Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan VGR bagi badan usaha maupun individu telah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dia menjelaskan, sesuai dengan peraturan menteri kesehatan, semua vaksin yang digunakan dalam program VGR bukan dari program vaksinasi massal gratis. Juga, tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral seperti hibah dari UAE dan yang melalui GAVI/Covax, ujarnya kemarin.

VGR individu merupakan perluasan dari program VGR untuk memberikan pilihan atau opsi yang lebih luas kepada masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi. Erick menyatakan bahwa seluruh pendanaan VGR tidak menggunakan APBN. Pengadaan vaksin yang digunakan di vaksinasi gotong royong dan pelaksanaannya menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan holding farmasi BUMN. Sama sekali tidak menggunakan APBN, tegasnya. Biaya vaksinasi gotong royong individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji BPKP, lanjutnya.

Erick menekankan pentingnya gotong royong dalam kondisi PPKM darurat ini. Terlebih, dengan angka kematian yang meningkat, diperlukan percepatan vaksinasi bagi masyarakat.

Mantan bos Inter Milan itu mengungkapkan, salah satu hasil rapat koordinasi kemarin sore adalah menyepakati hal baru terkait dengan penerima VGR untuk individu. Yakni, semua penerima VGR individu harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempatnya bekerja. Tentu data yang akan dipakai adalah data badan usaha atau lembaga yang telah terdaftar untuk vaksinasi gotong royong melalui Kadin dan divalidasi Kementerian Kesehatan. Hal ini akan diperinci lebih lanjut dalam sosialisasi vaksinasi gotong royong individu, paparnya.

Penundaan itu membuat sejumlah warga kecewa. Di Sidoarjo, misalnya, sejak pagi puluhan orang datang ke Klinik Kimia Farma Sedati di Jalan Sedati Gede. Sebagian besar ingin mendaftar sekaligus mengikuti program vaksinasi berbayar. Tapi, ternyata rencana vaksinasi mandiri tersebut ditunda.

Pengumuman penundaan tertulis di kertas yang menempel pada tenda di depan klinik. Di kaca ruang depan klinik juga ada pengumuman serupa. Dalam pengumuman disebutkan bahwa penundaan tersebut sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Menunggu informasi dari pemerintah dan Kementerian BUMN.

Warga yang datang tidak hanya dari Sidoarjo. Banyak juga yang berasal dari Surabaya. Bahkan, ada warga yang sudah tiba pukul 05.00. Berharap bisa mendapat nomor antrean awal.

Artikel Asli