Pengamat: Kehadiran Vaksin Gotong Royong Sejalan Dengan Rasa Keadilan Masyarakat

rm.id | Nasional | Published at 13/07/2021 08:55
Pengamat: Kehadiran Vaksin Gotong Royong Sejalan Dengan Rasa Keadilan Masyarakat

Sejumlah pengamat mendukung langkah pemerintah untuk membuka layanan vaksin berbayar atau Vaksin gotong royong individu yang dilakukan BUMN Kimia Farma.

Merujuk pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir, vaksinasi gotong royong individu merupakan perluasan dari program vaksinasi gotong royong yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2021.

Karena tidak diambil dari dana APBN, program tersebut tidak mengganggu pelaksanaan vaksinasi gratis yang tengah berjalan.

Erick menyatakan, program vaksin gotong royong individu merupakan opsi pemerintah untuk memperluas pelaksanaan vaksinasi nasional.

Berdasarkan hal tersebut, pengamat sosial politik Airlangga Pribadi Kusman memuji terobosan pemerintah menghadirkan vaksin gotong royong individu melalui BUMN.

Menurutnya, dalam kondisi krisis, negara harus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sekaligus memenuhi rasa keadilan.

"Mereka yang mampu terutama dari kalangan kelas menengah ke atas sudah seharusnya membayar vaksin untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara cepat," ujar pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya ini dalam diskusi daring bertajuk Moral Politik Dan Strategi Sosial Ekonomi Menghadapi Pandemi yang dilaksanakan Perkumpulan Kader Bangsa, Senin(12/7) malam.

Menurut doktor lulusan Murdoch University Australia ini, dengan kehadiran program vaksin berbayar yang diperuntukkan khusus pada segmen masyarakat tertentu seperti korporasi, WNA (Warga Negara Asing), serta masyarakat yang berkemampuan, maka alokasi dana program vaksin pemerintah bisa refocusing atau dialokasikan untuk hal-hal lain.

"Vaksin gratis dijalankan terutama menyasar pada kalangan kelas menengah rentan dan kelas menengah ke bawah. Apabila mereka yang termasuk "the have" atau mungkin warga negara asing juga mendapatkan fasilitas vaksin gratis, hal ini justru bisa mengarah pada sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan," tutur Airlangga.

Keberadaan vaksinasi berbayar ini dapat membantu pemerintah untuk mengalokasikan anggaran terhadap program lain seperti pelaksanaan testing yang masif serta membangun infrastuktur perawatan atau fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19.

"Kebijakan vaksinasi berbayar ini sangat bisa diterima. Namun syaratnya juga jelas bahwa vaksin gratis yang diberikan kepada rakyat juga tentu harus memiliki kualitas vaksin terbaik," tegasnya.

Hal senada dinyatakan Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho. Ia memuji langkah inovatif pemerintah yang menginisiasi program vaksin gotong royong individu.

Dalam situasi kebutuhan riil percepatan pelaksanaan vaksinasi dan upaya pemulihan ekonomi, Dimas menilai inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian BUMN, dan Kimia Farma adalah tepat dan tidak bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan pelaksanaan vaksin.

"Ini kebijakan legitimate, bagi saya fair dan cerdas dalam perspektif menghadapi tekanan pandemi Covid-19 multisektor," ujarnya.

Dimas menyebut, keberadaan vaksinasi berbayar yang dibuka khusus untuk segmen masyarakat tertentu tidak menciderai komitmen negara yang juga memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat luas.

"Kenyataannya meski sudah digratiskan, masih banyak kalangan masyarakat yang menolak dan kalangan bisnis sendiri ingin ikut berpartisipasi memilih atau membayar sendiri vaksin, itu realitanya," tegas Dimas.

Dia pun menyayangkan sejumlah pihak yang langsung menyerang pemerintah atas kebijakan vaksin gotong royong ini tanpa memahami data dan konteks.

"Menurut kami tidak proporsional dan tidak bijak. Vaksin gratis untuk rakyat kan tetap berjalan, sementara vaksin berbayar bagi segmen industri dan kalangan menengah atas juga dibuka, kualitas vaksin dan pelayanannya tetap sama baiknya," ucapnya.

Dia mengibaratkan program ini sepert program Bidik Misi kalau di universitas negeri. "Ada jalur prestasi dan ada jalur yang berbayar, tidak ada yang dirugikan dan dizalimi di situ, adil dan masuk akal," tutur Dimas.

Dia menjelaskan dalam situasi krisis yang kompleks seperti pandemi Covid-19 ini, seluruh negara berupaya menemukan solusi tercepat menurunkan angka penularan.

Mulai dari kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan, memperluas testing dan vaksinasi, dan melayani pasien Covid-19 secara tepat. Juga, mengurangi beban ekonomi rakyat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah telah cukup responsif, masyarakat juga partisipatif, bangsa ini harus bersatu hadapi pandemi," ujar Dimas, yang juga mantan Staf Khusus Kantor Staf Presiden ini.

Ia menyerukan seluruh elemen negara untuk mendukung agenda pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dicontohkannya, Italia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Taiwan, mampu bangkit melalui kebersamaan menghadapi pandemi. Sekaligus menangani dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. [TIF]

Artikel Asli