Perkumpulan Kader Bangsa: Vaksin Gotong Royong Sejalan Rasa Keadilan Masyarakat

rm.id | Nasional | Published at 13/07/2021 08:39
Perkumpulan Kader Bangsa: Vaksin Gotong Royong Sejalan Rasa Keadilan Masyarakat

Sejumlah pengamat mendukung langkah Pemerintah untuk membuka layanan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong yang dilakukan Kimia Farma. Merujuk pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir, vaksinasi gotong royong individu merupakan perluasan dari program vaksinasi gotong royong yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2021.

Biaya vaksinasi individu ini bukan dari dana APBN. Program tersebut juga tidak mengganggu pelaksanaan vaksinasi gratis yang tengah berjalan. Erick menyatakan, program vaksin gotong royong individu merupakan opsi pemerintah untuk memperluas pelaksanaan vaksinasi nasional.

Berdasarkan hal tersebut, pengamat sosial politik Airlangga Pribadi Kusman memuji terobosan pemerintah menghadirkan vaksin gotong royong individu melalui BUMN. Menurutnya, dalam kondisi krisis, negara harus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sekaligus memenuhi rasa keadilan.

Mereka yang mampu, terutama dari kalangan kelas menengah ke atas, sudah seharusnya membayar vaksin untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara cepat, ujar pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya ini, saat diskusi daring bertajuk Moral Politik Dan Strategi Sosial Ekonomi Menghadapi Pandemi yang dilaksanakan Perkumpulan Kader Bangsa, Senin malam (12/7).

Menurut doktor lulusan Murdoch University Australia ini, dengan kehadiran program vaksin berbayar yang diperuntukkan khusus pada segmen masyarakat tertentu seperti korporasi, WNA, serta masyarakat yang berkemampuan, alokasi dana program vaksin Pemerintah bisa refocusing .

Vaksin gratis dijalankan, terutama menyasar pada kalangan kelas menengah rentan dan kelas menengah ke bawah. Apabila mereka yang termasuk " the have " atau mungkin warga negara asing juga mendapatkan fasilitas vaksin gratis, hal ini justru bisa mengarah pada sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan, ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, keberadaan vaksinasi berbayar ini dapat membantu Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran terhadap program lain seperti pelaksanaan testing yang massif serta membangun infrastuktur perawatan atau fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19.

Kebijakan vaksinasi berbayar ini sangat bisa diterima. Namun, syaratnya juga jelas bahwa vaksin gratis yang diberikan kepada rakyat juga harus memiliki kualitas vaksin terbaik, tegasnya.

Hal senada dinyatakan Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho. Ia memuji langkah inovatif pemerintah terkait kehadiran program vaksin gotong royong individu. Dalam situasi kebutuhan rill percepatan pelaksanaan vaksinasi dan upaya pemulihan ekonomi, Dimas menilai inisiatif Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Kimia Farma adalah tepat dan tidak bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan pelaksanaan vaksin.

Ini kebijakan legitimate. Bagi saya fair dan cerdas dalam perspektif menghadapi tekanan pandemi Covid-19 multisektor. Keberadaan vaksinasi berbayar yang dibuka khusus untuk segmen masyarakat tertentu tidak mencederai komitmen negara yang pada saat sama memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat luas. Kenyataannya, meski sudah digratiskan, masih banyak kalangan masyarakat yang menolak dan kalangan bisnis sendiri ingin ikut berpartisipasi memilih atau membayar sendiri vaksin, itu realitanya, ujarnya.

Dimas menyayangkan sejumlah pihak yang langsung menyerang pemerintah atas kebijakan vaksin gotong royong ini. "Kami anak muda menyayangkan pernyataan sejumlah pihak yang menyalahkan kebijakan vaksin gotong royong ini tanpa memahami data dan konteks. Menurut kami, tidak proporsional dan tidak bijak," ucapnya.

"Vaksin gratis untuk rakyat kan tetap berjalan. Sementara vaksin berbayar bagi segmen industri dan kalangan menegah atas juga dibuka, kualitas vaksin dan pelayanannya tetap sama baiknya. Ini mirip program Bidik Misi kalau di Kampus Negeri, ada jalur prestasi dan ada jalur yang berbayar. Tidak ada yang dirugikan dan dizalimi di situ, adil dan masuk akal, tambah Dimas.

Dimas menjelaskan, dalam situasi krisis yang kompleks seperti pandemi Covid-19 ini, seluruh negara berupaya menemukan solusi tercepat menurunkan angka penularan. Mulai dari kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan, memperluas testing dan vaksinasi, dan melayani pasien Covid-19 secara tepat. Mengurangi beban ekonomi rakyat, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Penting harus digarisbawahi, hampir semua negara yang berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah negara yang inovatif dan berhasil membangun soliditas. Pemerintah telah cukup responsif, masyarakat juga partisipatif, bangsa ini harus bersatu hadapi pandemi,, ujar mantan Staf Khusus Kantor Staf Presiden ini.

Ia menyerukan agar seluruh elemen negara bangsa bisa menahan diri dan mendukung agenda Pemerintah guna terjadinya kolaborasi antara dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seperti halnya Italia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Taiwan yang mampu bangkit melalui kebersamaan menghadapi pandemi. Sekaligus menangani dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. [ USU ]

Artikel Asli