HB X Diminta Hadir Langsung Tangani Pandemi

radarjogja | Nasional | Published at 13/07/2021 08:00
HB X Diminta Hadir Langsung Tangani Pandemi

RADAR JOGJA Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin melakukan aksi tunggal di depan pagar Alun-Alun Utara Kota Jogja, kemarin siang (12/7). Dalam aksi ini, Kamba membawa surat berisi lima permintaan kepada raja Jogja sekaligus Gubernur Sultan Hamengku Buwono X.

Surat itu kemudian dikirim melalui Kantor Pos Besar, tidak jauh dari Alun-Alun Utara. Kamba menjelaskan mengenai lima permintaan yang ada pada surat ini. Pertama, ia meminta Sultan HB X dapat hadir secara langsung di tengah masyarakat yang saat ini sedang berjuang melawan Covid-19.

Kehadiran Sultan HB X bisa memberikan secercah harapan bagi masyarakat yang sedang sakit karena Covid-19, ujarnya. Kedua, ia meminta HB X untuk mengingatkan kepada seluruh jajaran dan stafnya untuk tidak coba-coba melakukan penyelewengan terhadap anggaran. Baik yang bersumber dari APBD DIJ maupun dana keistimewaan (danais).

Apabila ada pejabat Pemprov DIJ yang terbukti melakukan tindakan pidana korupsi, maka HB X harus memberikan sanksi tegas terhadap pejabat yang bersangkutan.

Ketiga, Kamba meminta gubernur memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada saat ini (APBD/danais). Dana itu harus digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat DIJ.
Kebutuhan seperti obat, pasokan oksigen, pembiayaan bagi pasien Covid-19 yang sedang berada di rumah atau isolasi mandiri, pekerja non formal serta bantuan bagi masyarakat miskin terdampak Covid -19, jelasnya.

Keempat, ia meminta kepada gubernur agar dapat menunda pelaksanaan proyek infrastruktur atau pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBD DIJ maupun danais. Terakhir, aset-aset milik Pemprov DIJ berupa bangunan seperti Hotel Mutiara Malioboro yang telah dibeli senilai Rp 150 miliar dapat digunakan sebagai selter pasien Covid-19.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberi lampu hijau kepada Pemprov DIJ untuk memanfaatkan danais dalam rangka menangani pandemi Covid-19. Instruksi itu tercantum dalam surat tertanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengaku belum menerima surat dari Kemenkeu itu secara resmi. Kendati demikian, ia memastikan bahwa dirinya telah memperoleh informasi tentang isi surat itu dan mengaku akan segera menindaklanjuti.

Surat yang dikirim kepada kami secara resmi belum ada. Kami sudah dapat dari medsos. Nanti kami pedomani dan laksanakan, terang Aji.

Lebih lanjut mantan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIJ ini menjelaskan, tahun ini danais sudah dipakai untuk menangani dampak pandemi Covid-19 meski tak secara langsung. Pemanfaatannya sesuai dengan lima urusan Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.

Lima urusan yang dimaksud, meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; kebudayaan; pertanahan; tata ruang; dan kelembagaan.

Menurutnya, surat itu belum menjelaskan secara rinci terkait apakah danais boleh digunakan di luar lima urusan keistimewaan itu. Kalau boleh tidak terkait lima urusan itu, kami harus melakukan revisi terhadap perubahan usulan anggaran, terangnya. (kur/laz)

Artikel Asli