Dipastikan Erick Thohir Vaksin Gotong Royong Tidak Pake APBN, Juga Bukan Vaksin Hibah Ya!

rm.id | Nasional | Published at 13/07/2021 08:00
Dipastikan Erick Thohir Vaksin Gotong Royong Tidak Pake APBN, Juga Bukan Vaksin Hibah Ya!

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir angkat bicara mengenai vaksin gotong royong. Erick menegaskan, vaksin gotong royong untuk perusahaan maupun individu, tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bukan vaksin hibah.

Menurut Erick, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, semua vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi gotong-royong, baik untuk badan usaha yang saat ini sudah berjalan, maupun untuk individu, tidak menggunakan vaksin yang dialokasikan pemerintah.

Juga tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan atau kerja sama bilateral maupun multilateral, ujarnya, kemarin.

Terkait vaksin gotong royong untuk individu, Erick menerangkan, hal itu merupakan perluasan dari program vaksinasi gotong royong yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Aturan yang disahkan 5 Juli 2021 ini perubahan kedua dari Permenkes No 10 tahun 2021.

Menurut Erick, pendanaan program ini menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan holding farmasi BUMN. Sama sekali tidak menggunakan dana APBN. Sementara, biaya vaksinasi gotong royong individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), tegas Erick.

Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah gotong royong. Apalagi, angka kematian terus meningkat. Sehingga, vaksinasi gotong royong untuk individu merupakan bentuk dukungan terhadap terciptanya herd immunity dan menyelamatkan banyak jiwa. Lagipula, dengan opsi ini, masyarakat punya ragam pilihan.

Erick menambahkan, hasil rapat koordinasi kemarin sore, disepakati penerima vaksin gotong royong individu harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat bekerja. Data yang akan digunakan adalah data badan usaha atau lembaga yang telah terdaftar untuk vaksinasi gotong royong melalui Kadin, dan divalidasi Kementerian Kesehatan. Hal ini akan dirinci lebih lanjut dalam sosialisasi vaksinasi gotong royong individu, pesan Erick.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin ikut angkat bicara mengenai vaksin gotong royong berbayar untuk individu. Menurut dia, opsi tersebut dibuka untuk memberikan akses bagi perusahaan kecil agar bisa melakukan vaksinasi bagi karyawannya. Pasalnya, masih banyak pengusaha kecil yang belum mendapat akses vaksinasi gotong royong melalui Kadin Indonesia.

Prinsipnya, membuka opsi yang luas bagi yang ingin mengambil vaksin gotong royong. Baik melalui perusahaan maupun individu, terang pria yang akrab disapa BGS ini, dalam jumpa pers secara virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.

Rencananya, vaksinasi gotong royong untuk individu ini juga menyasar warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Peminatnya, banyak. Ada juga beberapa warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia dan mereka ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu, ungkap eks dirut Bank Mandiri ini.

Untuk diketahui, tarif yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 439.570 per satu kali suntikan. Nilai tersebut terbagi atas harga vaksin per dosis Rp 321.660 dan harga layanan Rp 117.910. Karena, setiap orang membutuhkan dua dosis vaksin, maka total harga vaksin senilai Rp 879.140.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan penjelasan tambahan. Kata dia, vaksinasi berbayar juga dilakukan di sejumlah negara ASEAN. Di Asia Tenggara yang sudah ada vaksin untuk individu berbayar itu: Singapura, Malaysia, dan Thailand, sebutnya, melalui akun Twitternya, @AryaSinullingga .

Dengan opsi ini, pilihan masyarakat jadi beragam. Kalau tidak mau bayar juga boleh dan dapat vaksin. Pfizer, moderna, AstraZeneca, dan Sinovac adalah vaksin gratis, pungkas Arya.

Dukungan juga datang dari PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memahami dan mendukung kebijakan pemerintah terkait vaksin gotong royong berbayar untuk individu yang mampu secara ekonomi.

Menurut Hasto, dengan vaksin gotong royong individu, pemberian vaksin bisa dilakukan melalui partisipasi korporasi, swasta, dan warga negara yang mampu secara ekonomi. Vaksin gotong royong itu bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah, kata Hasto.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, vaksin berbayar merupakan hasil keputusan antara pemerintah dengan Komisi IX DPR. Menurutnya, vaksin berbayar merupakan program yang diberikan untuk memenuhi permintaan sejumlah kalangan, salah satunya pengusaha yang ingin memberikan karyawannya vaksin.

Sementara itu, Kimia Farma selaku BUMN yang akan menjual vaksin berbayar, memilih menunda penjualan yang seharusnya bisa dimulai kemarin.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro belum bisa memastikan sampai kapan penundaan ini berlangsung. Untuk memaksimalkan kekosongan jadwal ini, pihaknya tetap mensosialisasikan vaksin berbayar ini, beserta aturan mainnya. [MEN]

Artikel Asli