Peran Pupuk Melawan Rezim Impor Beras

rm.id | Nasional | Published at 13/07/2021 07:40
Peran Pupuk Melawan Rezim Impor Beras

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, 10 Juli yang baru lalu mengingatkan janji Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras. Janji Presiden muncul karena Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya mengatakan, pemerintah akan impor beras lagi sebanyak 1 juta ton dari Thailand. MoU antara kedua pemerintah sudah ditandatangani. Pernyataan menteri yang baru menjabat 3 bulan (waktu itu), menimbulkan reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Karena sebelumnya, pemerintah berkoar-koar, stok beras hingga akhir 2020 aman, bahkan menumpuk. Sisa impor 2 juta sebelumnya pun masih ada di gudang. Apalagi Maret-April-Mei 2021 diprediksi bakal panen raya lagi.

Mendapat kritik yang begitu keras, Lutfi buru-buru mengoreksi pernyataan sebelumnya. Kalau pun impor beras lagi, dilakukan setelah bulan Juni 2021. Maka, Presiden Jokowi pun cepat-cepat menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Lutfi.

Andi Akmal dari Komisi IV DPR-RI merasa perlu mengingatkan janji pemerintah tidak akan impor beras karena Kami sudah sering mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya dapat ditepati, karena langka sekali pemerintah menepati janji terutama persoalan importasi beras!" cukup keras sindir/kritik Akmal dalam siaran persnya 10 Juli yang lalu.

Saya sepenuhnya mendukung sikap Andi Akmal. Di masa lalu, tangan pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan sering gatal untuk impor beras dengan beragam alasan bikinan. Maklum, semua orang tahu dagang beras impor dari Thailand atau Vietnam bisa mengantongi cuan menggiurkan. Pesisir Sungai Mekong sepanjang puluhan kilometer menjadi ladang emas bagi pemerintah untuk menanami padi dalam jumlah besar. Jadilah Vietnam negara produsen beras terbesar di Asia Tenggara, harganya pun bisa ditekan murah. Di Thailand, harga beras dikontrol oleh keluarga Raja. Siapa pun tidak berani mempermainkan perdagangan komoditas beras.

Saat ini, dari 56,6 juta keluarga di negara kita, 5 juta KK tergolong miskin. Ditambah keluarga hampir miskin sebanyak 10 juta KK. Maka, total keluarga yang eligibel untuk memperoleh beras gratis dari pemerintah (terkait pandemi Covid-19) berjumlah 15 juta KK. Presiden Jokowi sudah perintahkan Menteri Sosial, Ibu Risma untuk memberikan 10 kg beras, disamping uang tunai Rp 600.000,- kepada setiap keluarga pra-sejahtera.

Dengan hitungan sederhana, 15 juta dikali 10 kg sama dengan 150 juta kg, atau 150.000 ton. Artinya, total beras untuk keluarga miskin yang dikucurkan pemerintah kepada keluarga bersangkutan yang dimulai minggu ini, mencapai minimal 150.000 ton. Jangan sampai nanti ada pihak yang berteriak stock beras kian berkurang karena, antara lain, dipakai untuk donasi kepada 15 juta keluarga miskin miskin. Oleh sebab itu, kita perlu impor beras sebagai cadangan; belum lagi kalau pandemi corona yang bertambah mengerikan karena sumbangan varian Delta bakal berkepanjangan sebagaimana diantisipasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Namun, hingga akhir Juni 2021 kita memiliki surplus beras sebanyak 10,29 juta ton. Panen beras di mana-mana masih berlangsung.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, pekan lalu, juga menegaskan pemerintah tidak akan impor beras, karena stok lebih dari cukup dan di berbagai daerah masih panen beras kecuali beras premium yang jumlahnya sedikit.

Kecuali kerap ada tangan-tangan nakal yang selalu ngebet untuk impor beras demi vested-interest mereka, melawan regim impor beras tentu bergantung juga pada beragam faktor; satu diantaranya adala faktor ketersediaan pupuk dengan harga yang memadai dan terjangkau oleh sebagian besar petani kita.

Soal pupuk, sampai sekarang masih sering ada suara-suara bising, misalnya tudingan subsidi yang terlalu besar hingga puluhan triliun rupiah tiap tahun, distribusi yang kerap terjadi ketimpangan, kelangkaan pupuk di lapangan dan sebagainya. Ketika masih menjabat Wakil Presiden sekitar 3 tahun yang lalu, Jusuf Kalla pernah melontarkan unek-uneknya kepada masyarakat: daripada pusing-pusing mengurus pupuk yang kompleks, sebaiknya subsidi pupuk dihapus saja, uangnya diberikan langsung kepada petani. Biar petani yang mengatur sendiri pembelian pupuk yang dibutuhkan. Selesai. Tentu, persoalan pupuk tidak sesederhana itu. Jika subsidi pupuk dicabut, dan petani langsung diberikan anggaran subsidi pupuk, segudang permasalahan bakal timbul!

Banyak orang jika dengar wacana subsidi pupuk, persepsi yang muncul: perusahaan pupuk meraup untung besar. Sebaliknya, yang tekor adalah pemerintah.

Pengkritik masalah pupuk bersubsidi juga mempertanyakan (1) tiadanya jaminan akses terhadap pupuk bersubsidi, (2) masih banyak petani yang sama sekali tidak memperoleh pupuk bersubsidi, (3) penggunaan pupuk subsidi masih rendah dan bervariasi; (4) distribusi pupuk subsidi yang disinyalir belum adil dan belum merata, mungkin lebih terfokus di propinsi tertentu.

Sekitar 3 tahun yang lalu, RRI pernah menggelar diskusi tentang persoalan pupuk, mengundang saya, seorang anggota DPR dan petinggi PT Pupuk Indonesia, sebagai nara sumbernya. Pada sesi tanya-jawab, cukup banyak pendengar yang bertanya, melontarkan unek-unek sekitar pupuk. Yang paling banyak digugat petani menyangkut masalah kelangkaan pupuk dan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi yang mereka butuhkan.

Menyangkut soal kelangkaan pupuk yang sering disuarakan oleh kelompok tani, jika kita amati secara teliti, penyebab pokoknya karena terjadinya GAP (kesenjangan) antara perencanaan pukuk (e-RDKK) dan Operasi penyaluran pupuk (oleh PT Pupuk Indonesia). Dalam perencanaan (tercantum di electronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun oleh Kementerian Pertanian dan petani, total pupuk yang dibutuhkan 24,3 juta ton; sedang yang disalurkan oleh PT PI sebagai operator hanya 9,04 juta ton; terjadi selisih sebesar 15.264.943 ton pupuk.

RDKK awalnya disusun oleh kelompok petani yang disetujui oleh Lurah dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Hasil perencanan itu direkap di Kecamatan, kemudian naik ke tingkat Kabupaten, terakhir di tingkat Propinsi. Dari sini, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan menyusun kebutuhan pupuk berdasarkan rekap e-RDKK Propinsi. Kementan kemudian menetapkan Alokasi Pupuk Subsidi (urea, SP 36, ZA, NPK dll). Setelah RDKK final, maka ditetapkan rancangan Alokasi Pupuk subsidi yang dimintakan persetujuannya pada Kementerian Keuangan untuk dibahas dan disetujui oleh DPR, maka angka alokasi pupuk tahun anggaran yang sudah disetujui DPR dikirim ke PT Pupuk Indonesia (PI) selaku Operator Penyaluran. Untuk tahun anggaran 2021, jumlah pupuk yang tercantum dalam e-RDKK dan disetujui pemerintah berjumlah 9,04 juta ton. Kenapa dari perencanaan kebutuhan pupuk sebesar 24,3 juta ton diciutkan jadi 9,04 juta ton?

Karena jumlah itulah yang menjadi kemampuan anggaran pemerintah.

Pada tingkat e-RDKK yang sudah disetujui Kementan, nilai rupiah yang dibutuhkan sekitar Rp 60 triliun; ketika jumlah pupuk yang disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR dari 24,3 juta ton jadi 9,04 juta ton, maka Rupiah yang dibutuhkan pemerintah otomatis menciut besar: dari 60 triliun menjadi 25,2 triliun. Sekali lagi, Rp 25,2 triliun itulah yang disanggupi Kementerian Keuangan untuk subsidi pupuk tahun anggaran 2021.

Jika analisis di atas dicermati betul-betul, maka logis kalau selalu terjadi kelangkaan pupuk (subsidi) di kalangan petani. Wong, kebutuhan pupuk subsidi 24,3 juta ton, tapi yang direalisir untuk didistribusikan oleh PT PI hanya 9,04 juta ton. Kelompok tani yang tidak terdaftar namanya dalam e-RDKK mau tidak mau harus membeli pupuk kebutuhan mereka dengan harga normal yang cukup signifikan selisihnya dengan harga pupuk bersubsidi.

Gap lebar antara perencanaan kebutuhan pupuk dan jumlah pupuk yang disetujui pemerintah (bersama DPR), itulah tantangan sekaligus masalah pokok pupuk subsidi sampai sekarang!

Tentang kemampuan 5 anak perusahaan PT PI untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, tampaknya tidak pernah ada masalah; dalam arti selalu over-production. Beberapa tahun terakhir Indonesia bahkan sudah mengekspor pupuk ke beberapa negara. Produksi pupuk Indonesia tahun lalu 20,26 juta ton; sedang kebutuhan pupuk subsidi sekitar 9 juta ton. (*)

Artikel Asli