Manfaatin Celah Saat PPKM Darurat Tindak Truk ODOL Seliweran Di Jalan!

rm.id | Nasional | Published at 13/07/2021 07:32
Manfaatin Celah Saat PPKM Darurat Tindak Truk ODOL Seliweran Di Jalan!

Pemerintah diminta terus mengawasi pergerakan truk Over Dimension Over Load (ODOL) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Meski angkutan logistik mendapat prioritas, bukan berarti mentolerir muatan lebih dan menggunakan kendaraan berdimensi lebih.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, aparat penegak hukum wajib melakukan penindakan jika mendapati kendaraan ODOL.

Bukan berarti di masa PPKM Darurat kendaraan truk ODOL bisa semena-mena seliweran di jalan raya, dengan alasan angkut logistik. Pelanggaran muatan dan berdimensi lebih tidak dapat ditolerir, tegas Djoko kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Djoko mengungkapkan, berdasarkan informasi dari para pengemudi truk, sudah setahun lebih tidak ada tindakan penilangan di ruas jalan. Penindakan hanya ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang jumlahnya juga terbatas.

Djoko mengungkapkan, lebih dari 90 persen pemilik barang berkontrak dengan pengusaha pengangkut barang yang memiliki armada ODOL.

Sementara mayoritas armada truk ODOL tidak memiliki surat resmi uji berkala (kir). Bahkan, pengusaha pemilik barang dan pemilik kendaraan barang sudah ada unsur kesengajaan melakukan pelanggaran dengan menggunakan kendaraan ODOL.

Menurutnya, pelanggar ODOL di jalan berdampak terhadap rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas pelabuhan penyeberangan. Sehingga kinerja keselamatan dan kelancaran lalu lintas menurun.

Biaya operasi kendaraan juga meningkat. Akhirnya akan berdampak terhadap kelancaran distribusi logistik nasional, jelas Djoko.

Perwakilan Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Fredy Agung Prabowo meminta keringan agar truk ODOL diperbolehkan sementara waktu.

Sebab, aturan PPKM Darurat di beberapa daerah berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan industri semen. Belum lagi adanya pengurangan anggaran di sektor infrastruktur.

Menurut Fredy, jika truk ODOL dilarang, akan menyebabkan terjadinya penambahan armada yang cukup signifikan, juga akan terjadi pengurangan muatan sekitar 80 persen.

Jadi, dengan penambahan armada yang sangat banyak, pasti akan menambah waktu angkut menjadi lebih lama. Di area pabrik juga akan terjadi antrean dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian menjadi lebih lama.

Kondisi itu pasti akan berdampak kepada sampainya semen tepat waktu ke lokasi proyek, ujar Fredy.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengakui, truk ODOL masih melenggang bebas di jalanan.

Data yang dimiliki hingga November tahun 2019, berdasarkan hasil dari monitoring truk angkutan barang di 73 UPPKB, ada sekitar 2.073.698 kendaraan yang masuk UPPKB. Dan 39 persennya atau sebanyak 809.496 unit truk yang melanggar.

Pelanggaran terbanyak yang ditemukan adalah pada truk over loading , sebesar 84,43 persen, ungkap Budi.

Beberapa upaya untuk mengurangi aktivitas truk ODOL, salah satunya melarang kendaraan tersebut memasuki jalan tol. Selain itu, memaksimalkan pengoperasian UPPKB di jalan nasional.

Upaya ini juga ditujukan untuk keselamatan dan mengalihkan sebagian angkutan jalan ke moda lain, seperti angkutan kereta dan angkutan laut. [KPJ]

Artikel Asli