Netizen Dukung STRP Syarat Wajib Perjalanan Niatnya Baik, Tapi Banyak Yang Minta Sistemnya Diperbaiki Lagi

rm.id | Nasional | Published at 13/07/2021 05:12
Netizen Dukung STRP Syarat Wajib Perjalanan Niatnya Baik, Tapi Banyak Yang Minta Sistemnya Diperbaiki Lagi

Perjalanan rutin dalam satu wilayah (aglomerasi) perkotaan kini diperketat. Pelaku perjalanan wajib memiliki surat registrasi atau surat tugas dari perusahaan.

Lawancovid19_ID mengungkapkan, kebijakan tersebut berdasarkan 2 Surat Edaran yang diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pengetatan perjalanan dengan transportasi umum dan pribadi di masa pembatasan darurat. Tujuannya, agar terjadi penurunan tingkat pergerakan/mobilitas masyarakat minimal 30-50 persen.

Perubahan Surat Edaran ini terjadi di sektor perhubungan darat dan perkeretaapian dengan 2 poin perubahan. Pertama, khusus perjalanan rutin dalam satu aglomerasi (wilayah) dengan moda transportasi apa pun (darat, sungai/danau/penyeberangan, dan kereta api komuter), baik kendaraan pribadi ataupun umum hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal.

Kedua, perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemda setempat dan/atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

Perubahan SEini berlaku efektif 12 Juli 2021 selama PPKM Darurat berlangsung hingga 20 Juli 2021, sebut lawancovid19_id .

Juru Bicara Menteri Perhubungan, Adita Irawati mengungkapkan, aturan ini merupakan hasil rakor yang sudah dilakukan dengan Korlantas dan Dishub dari beberapa kabupaten dan kota. Penerapannya pun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan terakhir di lapangan.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menambahkan, pemeriksaan kelengkapan dua surat tersebut akan dilakukan oleh pemerintah, aparat kewilayahan setempat, hingga pihak-pihak terkait di jalan akses menuju stasiun.

Calon pengguna tanpa persyaratan di atas tidak diperkenankan menggunakan KRL, kata Anne.

Netizen menyikapi aturan baru ini. Persyaratan perjalanan menggunakan STRP dinilai sebagai niatan yang baik untuk menekan penyebaran Covid-19. Kendati begitu, sistemnya harus diperbaiki agar tidak sulit untuk mendapatkannya.

Buat yang kerja di sektor esential seperti saya dan sektor kritikal harus apply STRP di JakEvo. Berlaku buat semua domisili yang kerja di Jakarta, ungkap blazeitvina .

Ravlyyy mengaku sudah beberapa kali mencoba mengajukan STRP di JakEvo, tapi selalu gagal.

Dari pagi saya ajukan STRP error terus, telepon call center malah tidak dapat dihubungi, nelpon lagi malah di luar jam kerja. Terus harus bagaimana, ya, keluhnya.

Asli beneran deh, pemerintah kalau memang ingin menerapkan kebijakan tuh pastikan dulu semua alat atau perlengkapan yang mendukung kebijakan itu jalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Ini JakEvo error nggak bisa, sedangkan rules -nya bilang pekerja harus punya STRP, lah gimana, ungkap hininsky .

LidwinaSherley mengapresiasi niat baik pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui aturan ini. Namun, sistem untuk pengajuan STRP harus segera diperbaiki. Please deh, sistemnya dibenerin, mau coba regis STRP aja seharian belum bisa-bisa, katanya.

Bikin STRP di JakEvo lemot banget, sambung KeiDaenerys . Emosi nyuruh pakai STRP tapi lemot banget sistemnya, tambah rantifinansari1 .

CTjandraningsih menilai, persyaratan perjalanan menggunakan STRP sudah bagus karena sudah pakai QR Code yang memuat semua (sertifikat vaksin, surat tugas, NPWP kantor dan lain-lain).

Tapi kenapa diterima yang hanya bawa surat tugas dari kantor? Kalau cuma pakai surat macam itu kan bisa tipu-tipu, bisa bikin sendiri, katanya.

WinJGR menegaskan, STRP wajib dimiliki setiap orang yang melakukan perjalanan di dalam atau keluar/masuk Jakarta. Ini berlaku juga untuk ojek online (ojol) dan taksi online, tuturnya.

Ya Allah harusnya ojol mah gapapa bebas lewat aja karena antar makanan dan logistik juga, kata RudiMokhamad . Ojol itu termasuk petugas pelayan publik, sambung ampsiregar .

Sementara, epengferdana meminta petugas di lapangan memberikan dispensasi untuk pelaku perjalanan yang hendak berobat ke rumah sakit. Untuk kontrol pengobatan kanker. Sudah coba ke JakEvo bikin STRP, nggak ada pilihan untuk berobat, tuturnya. [ASI]

Artikel Asli