Ombudsman Minta Pemkot Semarang Tidak Arogan ke Pelanggar PPKM Darurat

Nasional | limapagi.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 13:25
Ombudsman Minta Pemkot Semarang Tidak Arogan ke Pelanggar PPKM Darurat

LIMAPAGI - Aksi penyemprotan air ke tempat usaha yang dinilai melanggar PPKM Darurat di Semarang mendapat sorotan tajam dari Ombudsman Jawa Tengah (Jateng). Ombudsman minta jajaran Pemkot Semarang tidak arogan saat jalankan tugas.

Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengingatkan, situasi saat ini sangat riskan apabila penyelenggara negara berlaku arogan terhadap masyarakat rentan. Diperlukan tindakan bijak dan arif dari pelaksana aturan dalam bertindak ketika mendapati pelanggaran PPKM Darurat.

Demikian juga dari sisi warga, lanjut Farida, utamanya para pelaku usaha, diminta untuk berpartisipasi mematuhi kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut.

"Sebagaimana Instruksi Mendagri 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali untuk dijadikan pedoman bagi daerah, termasuk Kota Semarang," ujar Farida dalam siaran pers diterima Limapagi.id, Rabu 7 Juli 2021.

Berkaca dari viralnya aksi penyemprotan oleh Satpol PP Kota Semarang ke tempat usaha di Mijen, Senin malam, 5 Juli 2021, Ombudsman sangat menyayangkan hal itu terjadi. Apalagi tindakan itu terjadi di masa pandemi saat ini, di mana masyarakat dituntut memenuhi kebutuhan hidup di tengah sulitnya perekonomian.

Memang dalam keadaan seperti masyarakat dituntut disiplin dan tertib dalam mematuhi prokes yang ada dalam rangka menekan bahkan memutus penyebaran penyebaran Covid-19," ujar dia.

Ombudsman mengimbau, Wali Kota dan Kepala Satpol PP Kota Semarang tidak mengulang penertiban PPKM Darurat model seperti itu. Farida meminta lebih mengedepakan tindakan yang persuasif. Jangan sampai tindakan pelaksana dari Pemkot Semarang menimbulkan kerugian yang dialami oleh para pelaku usaha.

Bagi Siti Farida, PPKM Darurat merupakan ikhtiar bersama untuk saling mengendalikan diri, saling mengingatkan, serta menguatkan solidaritas menghadapi situasi pandemi.

"Memang tidak mudah, tapi harus terus diupayakan cara-cara yang humanis dan menjunjung tinggi harkat dan martabat," ujarnya

Lebih khusus ke Satpol PP Kota Semarang, Ombudsman minta kedepankan prosedur deteksi dan pencegahan dini pelanggaran. Selanjutnya dilakukannya sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat.

Bahwa setiap tindakan penyelenggara dan pelaksana aturan dibatasi dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Bahkan, penyelenggara dan pelaksana regulasi diwajibkan memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

"Setiap tindakan penyelenggara dan pelaksana yang mengacu pada peraturan dan AAUPB, dapat mencegah perbuatan maladministrasi seperti perbuatan sewenang-wewenang, penyimpangan prosedur dan perbuatan melawan hukum," sebutnya.

Farida menambahkan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, publik juga berhak mengawasi penyelenggara dan pelaksana dalam bertindak. Apabila ada pelaku usaha di Semarang merasa dirugikan atas tindakan Satpol PP dalam menegakkan PPKM Darurat, dapat menyampaikan laporan kepada Walikota Semarang.

"Namun apabila masyarakat merasa identitasnya perlu dirahasiakan, masyarakat yang dirugikan karena sikap kesewenang-wenangan, penyimpangan prosedur oleh aparatur, dapat menyampaikan laporan atau pengaduan ke Ombudsman Jateng," tutup Farida.

Artikel Asli