Polda NTB Temukan Kerugian Negara Pengadaan Alat Marching Band

Nasional | lombokpost | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 13:08
Polda NTB Temukan Kerugian Negara Pengadaan Alat Marching Band

MATARAM -Berkas penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat marching band di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun 2017 sudah dilengkapi. Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sudah melakukan audit ulang kerugian negara. Kerugian negaranya sudah ada. Tinggal koordinasi dengan jaksa peneliti, kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putrta, Selasa (6/7).

Sebelumnya, penyidik meminta audit kerugian negara ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Namun jaksa peneliti meminta BPKP untuk membeberkan harga pembanding hasil auditnya. Karena dalam audit BPKP disimpulkan alat marching band kemahalan. Makanya kita meminta audit ulang ke Inspektorat NTB. Hasil auditnya menunjukkan ada kerugian negara, jelasnya.

Ekawana tidak membeberkan jumlah kerugian negara dalam proyek tersebut. Karena hasil audit dari Inspektorat NTB itu belum diserahkan. Yang pasti ada, ujarnya.

Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan dua tersangka. Yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) Muhammad Irwin dan Direktur CV Embun Emas Lalu Buntaran.

Pengadaan alat tersebut dilakukan dua tahap. Tahappertama dengan anggaran Rp 1,57 miliar dibagikan ke lima SMA negeri. Tahap kedua, pengadaan alatmarchingbanddibagikan ke empat SMA swasta dengan anggaran Rp 982,43 juta.

Berdasarkan audit BPKP ditemukan kerugian negara mencapai Rp 702 juta. Munculnya kerugian negara tersebut dari harga alat marching band yang kemahalan. Hasil audit BPKP tetap juga kita gunakan. Jadi, ada dua hasil audit yang akan kita gunakan nanti, ujarnya.

Ekawana mengatakan, kasus tersebut memang sudah lama disidik. Kendalanya tinggal penentuan kerugian negara. Ada perbedaan pendapat dengan jaksa peneliti mengenai hasil audit kerugian negara. Makanya sekarang kita pertegas lagi dengan hasil audit dari Inspektorat, ujarnya.

Dia menekankan, walaupun nanti hasil audit Inspektorat lebih sedikit dari audit BPKP, kasus tersebut tetap akan dilanjutkan. Tidak ada penghentian, tegasnya. (arl/r1)

Artikel Asli