RSKIA Bandung Direncanakan Khusus Tangani Pasien Covid-19

Nasional | republika | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 12:59
RSKIA Bandung Direncanakan Khusus Tangani Pasien Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempertimbangkan rencana untuk mengubah sementara RSKIA menjadi rumah sakit khusus untuk Covid-19. Jika terwujud, RSKIA Bandung dapat melayani ibu dan anak yang terpapar Covid-19.

"Kita justru memikirkan itu bagaimana kalau RSKIA sepenuhnya jadi Covid-19 yang ibu anak didorong ke RSUD (Bandung) yang RSUD Covid-19 tarik ke RSKIA," ujar Ketua Harian Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna, Rabu (7/7).

Ia mengatakan, apabila terjadi maka penanganan Covid-19 lebih terpusat dan pemanfaatan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di RSKIA bisa mencapai 250 tempat tidur. Pemkot Bandung saat ini sedang memikirkan apakah rencana tersebut akan berjalan efektif dan bisa diimplementasikan.

Selain RSKIA, Pemkot Bandung sedang mendorong agar 29 rumah sakit rujukan meningkatkan kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19 menjadi 60 persen dari total tempat tidur yang ada. Arahan tersebut disampaikan seiring surat edaran Gubernur Jawa Barat yang meminta rumah sakit menambah kapasitas 60 persen.

"Akan kita dorong, secara keseluruhan di kita sudah banyak di atas 40 persen. RSKIA (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak) sudah posisi 47 persen walaupun memang ada yang belum ideal seperti yang diharapkan sampai minimal angka 40 persen," ujar dia.

Ia melanjutkan, pihaknya akan terus mengupayakan peningkatan kapasitas tempat tidur seiring kasus Covid-19 yang terus meningkat. Ema menambahkan, anggaran penanganan Covid-19 di Kota Bandung saat ini menggunakan bantuan tidak terduga (BTT) termasuk realokasi anggaran.

Pemkot Bandung juga sedang mendata masyarakat yang terkena dampak Covid-19 kategori non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk diberikan bantuan. "Kalau (bantuan) DTKS sudah ditangani pusat. Sedang berproses," katanya. Ia mengatakan, besaran anggaran bantuan yang disiapkan untuk masyarakat terkena dampak non DTKS tidak jauh berbeda dengan tahun lalu yaitu Rp 500 ribu.

"Gambaran pak Tono (Kepala Dinas Sosial), ada 60 ribu warga (non DTKS) tapi belum final," katanya. Pihaknya juga mendorong agar masyarakat bisa terlibat dalam aksi kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak.

Artikel Asli