Dewan Pakar IAKMI Minta Masyarakat Tak Tiru Aksi Lurah di Depok

Nasional | jawapos | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 12:41
Dewan Pakar IAKMI Minta Masyarakat Tak Tiru Aksi Lurah di Depok

JawaPos.com Pemerintah sudah mulai melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli kemarin. Namun, masih ada saja masyarakat yang tidak mematuhinya.

Seperti yang dilakukan oleh Lurah Pancoran Mas berinisial S yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan, kerumunan masyarakat dan tidak mematuhi perintah. Kasus pesta pernikahan pada 3 Juli ini pun sudah diproses secara hukum.

Mengenai itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyatakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan bahwa hal tersebut sangat paradoks. Pasalnya aparatur negara diminta menjadi teladan, namun di sisi lain juga melanggar.

Ada lurah di Depok mengadakan pesta, ini kan paradoks, aparatur negara di satu sisi menjadi teladan, bagaimana mungkin kita mengharapkan kesadaran masyarakat masih memberikan sikap yang tidak sejalan dengan penanganan Covid, ungkap dia dalam acara PPKM Darurat Lindungi Keluarga secara daring, Rabu (7/7).

Ia juga mengakui bahwa banyak masyarakat yang masih tidak patuh untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi, local influencer ini dibutuhkan untuk menjadi contoh bagaimana hidup di masa pandemi.

Ya memang local influencer yg dibutuhkan masyarakat itu meniru dari lingkungan, kita juga melihat masih ada tokoh agama yang sulit memahami kenapa tempat ibadah dibatasi dan ditutup sementara, itu pun dari kalangan pemuka agama masih multitafsir, imbuhnya.

Maka dalam hal ini, peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi akan kebijakan PPKM Darurat ini sangat fundamental. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada kesadaran diri masyarakat untuk taat prokes.

Koordinasi, komunikasi dan konsolidasi perlu ditegakkan agar masyarakat bisa memiliki kepercayaan diri dan berkomitmen agar masyarakat tidak keluar, tutur dia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto menyampaikan bahwa sudah jelas, apabila ada aparatur negara yang melanggar akan ditindak secara berjenjang. Mulai dari sanksi ringan hingga berat jika masih melakukannya.

Mulai dari teguran tertulis sampai sanksi tegas (penurunan jabatan), oleh karena itu sekarang perlu upaya sinergitas, ini supaya kita memahami regulasi secara benar dan bagaimana dia (ASN) memahami dan menuruti regulasi ini. Jadi kalau ini bisa berdampak mengganggu prokes, akan ada tindakan tegas sesuai perundang-undangan yang ada, tandasnya.

Artikel Asli