Agar Patuhi PPKM Darurat, Kemnaker Terbitkan Surat Edaran Untuk Dunia Usaha

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 09:40
Agar Patuhi PPKM Darurat, Kemnaker Terbitkan Surat Edaran Untuk Dunia Usaha

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran. Isinya, meminta perusahaan mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021, tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh oleh Perusahaan Selama Pandemi Covid-19. SE itu diterbitkan pada 3 Juli 2021.

Ida meminta kepala daerah untuk menyampaikan imbauan kepada pengusaha, agar mengoptimalkan pelaksanaan edaran nomor M/7/AS 02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.

"Kita minta agar patuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas, sesuai dengan kebijakan PPKM Darurat," tegas politisi PKB itu.

Ida juga mendesak agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi Corona. Perusahaan diminta mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan, seperti hand sanitizer , vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja. Termasuk agar mengoptimalkan sarana kesehatan di perusahaannya masing-masing.

Selain itu, Ida juga mendorong dunia usaha untuk mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan untuk menyusun, dan melaksanakan langkah-langkah strategis, sebagai antisipasi, bila terjadi keadaan darurat.

"Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3, dapat membentuk Satgas Penanganan Covid-19. P2K3 atau Satgas Penanganan Covid-19 dimaksud untuk berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 pemerintah daerah setempat," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di tengah meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non esensial harus bekerja dari rumah ( work from home ). Sementara bagi pekerja sektor esensial dan kritikal, dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi. [ UMM ]

Artikel Asli