Penumpukan Kendaraan, Pimpinan Komisi II DPR Sebut PPKM Darurat Belum Efektif

Nasional | limapagi.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 08:45
Penumpukan Kendaraan, Pimpinan Komisi II DPR Sebut PPKM Darurat Belum Efektif

LIMAPAGI - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia belum efektif.

Alasannya, Junimart melihat masih ada penumpukan kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju Jakarta. Padahal pemerintah telah membuat aturan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pekerja non esensial

"PPKM Darurat belum berjalan efektif sesuai tujuan dari PPKM itu sendiri. Untuk itu pemerintah, sesuai perintahnya harus melakukan sweeping ke setiap perkantoran sesuai aturan dan memberikan sanksi," kata Junimart dalam keterangannya, Selasa, 6 Juli 2021.

Agar penumpukan kendaraan tidak lagi jadi terjadi, politikus PDI Perjuangan ini mengimbau kepada kepala daerah hingga lurah atau kepala desa untuk turut serta terjun langsung ke lapangan, melakukan penertiban di tengah-tengah masyarakat.

"Demikian juga para kepala daerah sampai tingkat kelurahan dan desa, harus turun ke lapangan melakukan pengecekan kepatuhan masyarakatnya, melarang kerumunan dan wajib prokes yang dijalankan," ujarnya.

Sementara itu, terkait kelangkaan oksigen dan obat-obatan, Junimart mengatakan masalah tersebut harus segera diatasi melalui tindakan hukum. Dia mensinyalir kosongnya oksigen dan kelangkaan obat akibat bertujuan mencari keuntungan pribadi dengan menaikan harga pasaran.

"Itu adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan bentuk dari kejahatan kemanusiaan. Tidak boleh dibiarkan dan diberikan ruang untuk mereka. Karenanya pemerintah harus menindak secara hukum para pelaku penyebab kekosongan oksigen dan penimbunan obat-obatan itu. Karena keselamatan rakyat harus dijamin dan menjadi hukum tertinggi," katanya menegaskan.

Junimart berharap rumah sakit benar-benar menjadi markas kesehatan terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Salah satunya dengan jaminan ketersediaan oksigen di rumah sakit yang dapat dilakukan pemerintah, dengan cara koordinasi dan komunikasi intensif ke setiap rumah sakit.

"Bila perlu pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani permasalahan kekosongan oksigen dan kelangkaan obat-obatan itu. Sehingga rumah sakit sebagai markas kesehatan bisa menjamin ketersediaan oksigen ini," tuturnya.

Artikel Asli