Garap Dua Pejabat Dinas Pertanian Bandung Barat, KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Aa Umbara

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 08:11
Garap Dua Pejabat Dinas Pertanian Bandung Barat, KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Aa Umbara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami gratifikasi-gratifikasi yang diterima Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dari berbagai pihak.

Hal ini ditelisik penyidik saat memeriksa lima saksi dalam perkara korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020, di Kantor Pemkab Bandung Barat, Selasa (6/7).

Kelima saksi itu adalah Kabid Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Silvi Harnawati, Kabid Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maryati, serta tiga pihak swasta, yakni Gani Hidayat, Agung Maryanto, dqn Galang Rajab.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka AUM (Aa Umbara) dari berbagai pihak di Kabupaten Bandung Barat," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, lewat pesan singkat, Rabu (7/7).

Sementara dua saksi yang juga dijadwalkan digarap penyidik komisi antirasuah, tidak memenuhi panggilan. Keduanya adalah wiraswasta bernama Moh. Galuh Fauzi dan pihak swasta bernama Asep Lukman Hermawan.

"Kedua saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi. KPK menghimbau agar kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik pada jadwal pemanggilan selanjutnya," imbaunya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Aa Umbara bersama anaknya, Andri Wibawa dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan sebagai tersangka.

KPK menduga Aa Umbara menerima Rp 1 miliar atas pengadaan barang tanggap darurat Covid-19 ini. Sementara Andri Wibawa disebut menerima keuntungan sebesar Rp 2,7 miliar dan Totoh Gunawan menerima keuntungan Rp 2 miliar. [OKT]

Artikel Asli