Koordinasi Antar Lembaga Masih Amburadul Baleg Usul Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 06:50
Koordinasi Antar Lembaga Masih Amburadul Baleg Usul Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam menilai, kisruh pengelolaan pangan yang terjadi selama ini akibat dari amburadulnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga di sektor pangan. Pemerintah dianjurkan segera membentuk Lembaga Badan Pangan Nasional, sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ibnu mengatakan hal itu setelah Baleg memantau pelaksanaan Undang-Undang Pangan. Dalam menjalankan tugas ini, Baleg melakukan serangkaian rapat dengan para pakar. Termasuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Perum Bulog.

Dari berbagai serangkaian kegiatan pemantauan Undang-Undang Pangan ini, Baleg menyadari pentingnya mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, sangat penting kebijakan yang diambil tetap mengutamakan pada ketersediaan pangan.

Pemantauan pangan dan konsumsi pangan lokal dan nasional juga tersedia dengan kualitas gizi yang cukup, aman, dan seimbang, jelas Ibnu saat melaporkan hasil kerja Baleg terhadap Pemantauan Undang-Undang Pangan di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Untuk mewujudkan tata kelola pangan yang baik, Baleg menilai perlu dibentuk lembaga pangan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini. Pasal 151, lembaga pangan tersebut dibentuk paling lambat tiga tahun sejak ditetapkan. Sayangnya, hingga akhir 2015, lembaga pangan ini tak kunjung terbentuk.

Bahkan sampai saat ini di 2021. Hal ini bentuk ketidakkonsistenan pemerintah melaksanakan Undang-Undang Pangan, tegasnya.

Ketiadaan badan pangan ini, lanjut politisi PKB itu, menyebabkan tata kelola pangan amburadul. Kebijakan pangan nasional menjadi tidak terintegarasi dari hulu ke hilir lantaran kewenangan di sektor pangan ini tersebar di berbagai kementerian.

Untuk itu, Baleg mendesak pemerintah segera membuat dan menjalankan tata kelola pangan nasional. Pemerintah juga diminta segera membentuk peraturan pelaksanaan sebagaimana perintah dalam Undang-Undang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mendesak Presiden untuk segera membentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai perintah Undang-Undang Pangan melalui rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Presiden, jelasnya.

Anggota Baleg Nurul Arifin juga berpendapat serupa. Nurul menilai, sejatinya kinerja sektor pertanian di periode pertama pemerintahan Jokowi sudah sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dirilis The Economis. Data pada 2015 memperlihatkan IKP Indonesia berada di posisi 74 dari total 113 negara.

Pada tahun berikutnya, posisi Indonesia selalu menunjukkan kinerja yang terus membaik, IKP Indonesia kemudian naik pada posisi 71 pada 2016, naik lagi ke peringkat 69 pada 2017, posisi 65 pada 2018 hingga menempati rangking 62 pada Tahun 2019.

Namun pandemi ini membuat ketahanan pangan Indonesia melemah. Pada 2021, IKP turun ke peringkat 65, jelas Nurul. [KAL]

Artikel Asli