Dibeberkan Penyidik Kasus Bansos Covid Hah! Duit Rasuah Rp 32 M Cuma Ibarat “Uang Rokok”

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 06:40
Dibeberkan Penyidik Kasus Bansos Covid Hah! Duit Rasuah Rp 32 M Cuma Ibarat “Uang Rokok”

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) belum berhasil mengungkap semua modus korupsi dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 Kementerian Sosial (Kemensos). Diduga terjadi kebocoran anggaran hingga Rp 2 triliun.

Lantaran itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan KPK (nonaktif) Andre Dedy Nainggolan menganggap duit suap Rp 32 miliar hanya sebagian kecil dari kerugian penyaluran Bansos Covid tahun 2020.

Dalam tanda kutip itu sekadar uang rokok untuk operasional kepada pejabat di Kementerian Sosial dan Menteri Sosial, ujar penyidik yang tersingkir akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini.

Andre menggunakan istilah uang rokok karena korupsi dalam penyaluran Bansos Covid sangat masif. Timnya menemukan data bahwa nilai sembako yang disalurkan telah disunat.

Kemensos mengalokasikan dana Rp 300 ribu untuk setiap paket sembako Bansos Covid. Tim menemukan ada vendor yang menyalurkan paket sembako bernilai Rp 170 ribu.

Setidaknya ada Rp 90 ribu per paket sudah hilang nilainya. Kalau kita kalikan dengan jumlah seluruhnya (paket) itu bisa mencapai Rp 2 triliun, beber Andre.

Potensi kerugian juga muncul dari penunjukan vendor. Banyak yang tidak punya kualifikasi menangani sembako. Mereka akhirnya mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Dari dua rantai perusahaan itu saja, Andre menyebut keuntungan yang bisa diambil mencapai 20 persen tanpa perlu bekerja keras.

Jadi tidak ada satu entitas perusahaan yang benar bisa menyediakan seluruh isi sembako yang didistribusikan, kata Andre.

Dia menjelaskan, pemerintah menggelontorkan dana Rp 6,8 triliun untuk belanja 22,8 juta paket sembako bagi 1,9 juta rumah tangga dan 1 juta komunitas terdampak Covid-19.

Penyaluran Bansos dibagi ke dalam 12 tahap sejak April sampai Desember 2020. Nilai per paket Bansos Rp 300 ribu.

Namun nilai bantuan per paket yang diterima lebih kecil karena dipotong Rp 15 ribu untuk biaya distribusi dan Rp 15 ribu untuk biaya goody bag atau kantong.

Dalam pelaksanaan dari 1,9 juta paket Bansos yang akan diadakan itu, rupanya jatah pengadaannya sudah dibagi-bagi, kata Andre.

Penyidik KPK menemukan ada 1 juta paket dan 400 ribu paket Bansos menjadi jatah dua orang anggota DPR. Andre tidak menyebut nama politisi Senayan itu.

Hanya saja dalam sejumlah pemberitaan ada dua orang nama yang mencuat: Herman Herry dan Ihsan Yunus. Keduanya politikus PDIP. Baik Herman maupun Ihsan telah membantah keterlibatannya dalam proyek Bansos Covid.

Namun dalam sidang perkara Juliari terungkap bahwa 1 juta paket bansos menjadi jatah Herman. Sedangkan Ihsan mengamankan 400 ribu paket.

Sementara pejabat Kemensos hanya mengelola 300 ribu paket sembako jatah Bina Lingkungan. Ada pun Juliari dan kerabatnya mengelola 200 ribu paket.

Andre menyesalkan tidak bisa lagi melanjutkan penyidikan kasus ini lantaran terjegal TWK dalam proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka yang tidak lolos harus keluar dari KPK per 1 November 2021. Bisa dibilang saya sebenarnya masih berutang mengungkap itu, katanya.

Hasil penyidikan KPK yang berujung di pengadilan hanya mendakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima Rp 32,4 miliar dari proyek Bansos Covid-19.

Uang itu berasal dari vendor yang ditunjuk untuk menyalurkan Bansos di wilayah Jabodetabek. Di antaranya dari Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke. Keduanya telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman masing-masing empat tahun penjara. [BYU]

Artikel Asli