Pemprov DKI Tutup 59 Kantor Langgar PPKM Darurat Duh Kasihan, Banyak Pegawai Dipaksa WFO

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 06:30
Pemprov DKI Tutup 59 Kantor Langgar PPKM Darurat Duh Kasihan, Banyak Pegawai Dipaksa WFO

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil sikap lebih tegas. Perusahaan non-sektor esensial dan non-kritikal yang tak menerapkan Work From Home (WFH) 100 persen, langsung diganjar hukuman penutupan sementara.

Sejak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat digelar 3 Juli, trafik lalu lintas di pintu masuk ke Ibu Kota masih cukup tinggi. Hal ini disinyalir karena banyak perkantoran masih menerapkan Work From Office (WFO).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau, para pimpinan perusahaan untuk bersimpati dan berempati kepada para karyawannya. Tidak memaksa mereka harus bekerja di kantor saat lonjakan Covid-19 sedang tinggi.

Ini untuk menyelamatkan masyarakat. Kasihan para karyawan kalau dipaksa untuk pergi ke kantor, kata Anies, di Jakarta, Senin (5/7).

Anies meminta, karyawan agar berani melapor ke Pemprov DKI kalau dipaksa bekerja di kantor saat PPKM Darurat. Laporan bisa disampaikan melalui aplikasi JAKI (Jakarta Terkini). Dari laporan itu, Pemprov DKI nanti akan melakukan penindakan.

Dia menegaskan, setiap perusahaan harus menaati ketentuan PPKM Darurat. Kami perlu ingatkan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menutup hingga mencabut izin usaha, tegasnya.

Pada Senin (5/07), Pemprov DKI Jakarta telah melakukan inspeksi mendadak di 74 perusahaan di Jakarta. Hasilnya, sebanyak 59 perusahaan tertangkap basah tetap beroperasi. Semuanya telah dijatuhi hukuman penutupan sementara. Pemprov DKI Jakarta bersama Polda dan TNI berkomitmen akan terus melakukan penindakan tegas pada perusahaan yang tidak melaksanakan aturan PPKM Darurat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, saat ini pihaknya lebih tegas terhadap perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang nekat beroperasi saat PPKM Darurat.

Sekarang sanksinya enggak ada peringatan, sekarang langsung sanksi penutupan sementara tiga hari, katanya.

Jika masih melakukan pelanggaran, lanjut Andri, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50 juta. Besarannya akan terus bertambah jika pelanggaran dilakukan berulang-ulang. Jika perusahaan tidak juga kapok, pihaknya akan mencabut izin usahanya.

Sanksi Pidana

Polda Metro Jaya memastikan akan ikut mengawasi perkantoran di Jakarta selama PPKM Darurat.

Kami akan panggil manajer dan direkturnya kalau ditemukan perkantoran sektor non-esensial dan non-kritikal yang masih buka untuk diminta pertanggungjawaban pidananya, ungkap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, kemarin.

Kasus tersebut, lanjutnya, nanti akan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Menurutnya, manajer perkantoran yang melanggar PPKM Darurat dapat dijerat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian Pasal 212 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika melawan petugas.

Untuk diketahui, selama PPKM Darurat sejak 3-20 Juli 2021 untuk Jawa dan Bali, semua sektor usaha terkecuali sektor esensial dan kritikal serta unsur pemerintahan menerapkan WFH 100 persen.

Yang dimaksud sektor esensial yakni bidang komunikasi dan teknologi informasi, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri yang berorientasi ekspor.

Sedangkan sektor kritikal, antara lain energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, utilitas dasar (listrik/air) dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. [OSP]

Artikel Asli