Merasa Tak Mampu Gelar PSU Jilid II Ketua KPU Dan Bawaslu Yalimo Memilih Mundur

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 06:20
Merasa Tak Mampu Gelar PSU Jilid II Ketua KPU Dan Bawaslu Yalimo Memilih Mundur

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Bawaslu Yalimo, Provinsi Papua, Yehemia Walianggen dan Habakuk Mabel mengundurkan diri. Keduanya merasa tak mampu menjalankan tugas menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) kedua kalinya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen mengatakan, berbagai tahapan pemilihan sudah dilakukan secara maksimal, termasuk PSU dua distrik. Tapi, semua hasil itu dibatalkan MK.

Saya secara pribadi tidak akan melaksanakan proses PSU (untuk kedua kalinya) di Yalimo lagi. Ini akan disampaikan kepada pimpinan saya di KPU Provinsi dan KPU Pusat, saya akan mundur dari jabatan Ketua KPU Yalimo, katanya, kemarin.

Mantan Ketua Bawaslu Yalimo itu yakin, jika PSU kedua kali yang diputuskan MK itu akan menimbulkan kerusuhan lebih besar lagi di masyarakat.

Kalau PSU dipaksakan, akan sangat berbahaya, sebab akan bermuara kepada konflik horizontal antara masyarakat. Penyelenggara atau KPU pasti akan diganggu dan proses ini tidak akan berjalan maksimal, ujarnya.

Ketua Bawaslu Yalimo Habakuk Mabel akan segera mengajukan pengunduran diri karena kondisi daerah tidak menjamin keselamatan dirinya sebagai penyelenggara.

Pada prinsipnya, Ketua KPU dan Bawaslu Yalimo tidak akan melakukan putusan MK untuk PSU lagi dan memilih mengundurkan diri karena persiapan kita untuk Pilkada Desember 2020 dan PSU Mei 2021 sudah berjalan baik. Karena putusan MK tidak jelas ini, membuat kami tidak bisa paksakan tahapan ini, jelasnya.

Pada tahapan Pemilihan Bupati (Pilbup) Yalimo pertama dan PSU pertama di dua distrik, penyelenggara menghadapi situasi berat. Tapi berupaya mensukseskan semua proses hingga berhasil dan muncul putusan MK untuk PSU lagi.

Meski putusan MK bersifat final dan mengikat tapi pada prinsipnya tidak bisa memaksakan karena kondisi di daerah sangat sulit. Kami penyelenggara diancam habis-habisan. Kami merasa sudah sukses tetapi semua dibatalkan, tuturnya.

Dia khawatir, jika putusan MK itu dilaksanakan, tidak hanya berdampak, seperti perusakan atau pembakaran fasilitas pemerintah, tapi bisa saja berimbas pada kekerasan fisik kepada masyarakat Yalimo.

Saya tidak mau mengawasi tahapan (PSU kedua kali). Sebab atas putusan MK itu, masyarakat secara spontan melakukan perusakan, pembakaran fasilitas Pemerintah Daerah (Pemda), ungkapnya.

Diketahui, semenjak putusan sengketa Pilkada Yalimo dibacakan MK pada Selasa (29/6), telah terjadi kerusuhan di Yalimo. Sejumlah gedung pemerintahan hingga kantor perbankan dibakar pendukung Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Erdi Dabi-John Wilil.

MK dalam putusannya membatalkan hasil PSU Yalimo, dan memerintahkan KPU menggelar PSU kembali. MK juga mendiskualifikasi calon Bupati Erdi Dabi karena dinilai tidak memenuhi syarat. Tapi, MK memberi kesempatan kepada Calon Wakil Bupati, John Wilil untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati lalu berpasangan dengan calon lain selama memenuhi syarat.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengaku, kondisi di Yalimo saat ini mulai terkendali. Tapi, aparat keamanan tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya benturan antar-kelompok masyarakat di sana.

Mathius menyatakan, aparat keamanan akan terus berupaya meredam situasi di Yalimo, agar kondisi di sana secepatnya pulih dan tak ada aksi susulan.

Kepada Paslon Erdi Dabi-John Wilil, aku Mathius, Polda Papua memberi pengertian lebih. Pasalnya, ada permintaan dari kubu Erdi-Wilil agar KPU tidak menggelar PSU.

Atas permintaan kubu Erdi-John itu, Mathius mengingatkan, seluruh pihak tetap hati-hati karena persoalan ini berpotensi terjadinya kembali huru-hara. Sebab, masing-masing calon merupakan orang asli setempat yang sama-sama memiliki massa cukup besar.

Ini mengisyaratkan Polri harus berhati-hati menyikapi karena kemungkinan besar bisa perang suku, papar Mathius. [EDY]

Artikel Asli