Catatan Penting untuk Peraturan Penyelenggara Sistem Elektronik

Nasional | limapagi.com | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 13:50
Catatan Penting untuk Peraturan Penyelenggara Sistem Elektronik

LIMAPAGI – Safenet mempublikasikan catatan kritis, untuk kehadiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Mengutip dari keterangan resmi SAFEnet, Jumat, 28 Mei 2021, poin pertama yang diuatarakan bahwa substansi Permen Kominfo No. 5/2020 tentang PSE sudah melampaui aturan yang ada.

“Sesungguhnya, substansi atau muatannya melampaui batasan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” tulis SAFENet.

Bagi mereka, Permen Kominfo ini mengandung muatan yang berpotensi bertentangan dengan pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

“Terutama, bagaimana menempatkan kedudukan data pribadi dalam PSE privat yang begitu mudah untuk diakses oleh kepentingan otoritas,” pungkas mereka.

Diterangkan, uji tiga rangkai ( three part test ) belum diatur ketat dalam mekanisme hukum di Permen Kominfo No. 5/2020 tentang PSE, sehingga dianggap membuka ruang pelanggaran hak privasi.

Frasa ‘dilarang’ dalam pasal 9 ayat (3) dan (4) dinilai memiliki jangkauan yang luas dan penafsirannya membuka ruang perdebatan sendiri. Mulai dari yang dimaksud dengan ‘meresahkan masyarakat’, standar pengukurannya, serta wewenang dalam menentukannya.

“Dan, bagaimana bila publik merasa bahwa itu bukan bagian dari hal yang “meresahkan masyarakat.” Tandas SAFEnet.

Menurut Safenet, Permen Kominfo 5/2020 memungkinkan memaksa semua PSE dari beragam platform untuk tunduk dan menerima yurisdiksi yang ada, baik atas konten dan penggunaan konten dalam praktik keseharian.

Dalam konteks ini, lanjutnya, arah kebijakan dan aturan ini justru menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang mewajibkan pendaftaran PSE privat, serta tunduk pada regulasi tersebut.

Mereka menegaskan, kerangka hukum demikian justru melemahkan posisi perlindungan segala platform, yang dapat menjadi instrumen represif di mana bertentangan dengan hak asasi manusia.

Artikel Asli