Sekda Takalar Pimpin Rakor Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Sinergitas Peran Jaksa Pengacara Negara

Nasional | bukamatanews | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 13:26
Sekda Takalar Pimpin Rakor Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Sinergitas Peran Jaksa Pengacara Negara

TAKALAR, BUKAMATA - Jumat, 28 Mei 2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Drs. H. Arsyad, MM, memimpin secara langsung Rapat Koordinasi terkait Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinergitas Peran Jaksa Pengacara Negara. Kegiatan digelar di Baruga I Mannindori Kantor Bupati Takalar.

Membuka rakor tersebut, Sekda Takalar mengatakan, dasar pelaksanaan kegiatan ini untuk menindaklanjuti optimalisasi pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak presiden untuk mempercepat serapan anggaran yang ada.

Sekda juga berterima kasih kepada jajaran Kajari Takalar atas kerjasamanya selama ini dalam percepatan pembangunan daerah dan dalam mengupayakan pencapaian opini WTP, dalam rangka penilaian keuangan dalam penataan dan aset di Kabupaten Takalar.

"Saya berharap agar sinergitas antara Kajari dengan pemda terus berlanjut, sehingga bisa meminimalkan tingkat kesalahan yang ada dan serapan anggaran bisa berangsur-angsur normal dan memaksimalkan penerimaan PAD di Kabupaten Takalar," kata H. Arsyad.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Salahuddin, SH. MH dalam materinya menyampaikan, dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Takalar di masa pandemi ini, diperlukan keseriusan dari masing-masing OPD dalam upaya penyerapan anggaran.

"Fungsi Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai kuasa pemerintah dalam tata usaha negara dibatasi, tidak seluruh aspek ketatausahaan akan tetapi hanya sebatas penyelesaian sengketa di pengadilan atau badan abitrase yang mempresentasikan kejaksaan sebagai wakil pemerintah atau negara," jelas Kajari.

Salahuddin menambahkan, dalam sebuah sengketa ada trend mediasi Menurutnya, mediasi adalah bentuk pencegahan yang bisa dilakukan oleh pejabat negara.

"Kita bisa melakukan mediasi karena berangkat dari pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang kekuasaan kehakiman memperbolehkan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan diluar pengadilan. Tetapi jika mediasi di luar pengadilan tidak berhasil maka dibawa ke pengadilan untuk perdatanya jika ada aspek pidana maka akan ditegakkan aspek pidananya," ungkapnya.

"Fungsi Datun adalah sebagai penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum," tambahnya.

Kajari mengimbau kepada para camat untuk bekerjasama dengan pemerintah desa, dalam meningkatkan  potensi pemasukan dalam APBD yang bisa mendatangkan PAD seperti tambang galian C.

Kepala Bagian Barang dan Jasa Irwan, ST. M. Si selaku panitia penyelenggara dalam laporannya menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan ilustrasi atau penyuluhan hukum yang dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Takalar, melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan barang jasa secara konfrehensif dengan upaya meningkatnya serapan anggaran di masing-masing OPD, menyamakan persepsi antara penegak hukum sebagai fungsi pengawasan dengan pelaku pelaksana kegiatan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan untuk mengetahui peran dan fungsi jaksa pengacara negara dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Takalar.

"Output dari hasil yang dicapai yaitu pencerahan hukum dalam pemecahan masalah dari berbagai permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan melalui kegiatan penegakan hukum, palayanan hukum dan tindakan hukum lainnya bagi instansi atau perangkat daerah," jelasnya.

Peserta yang hadir sebanyak 50 orang terdiri dari pengguna anggaran dalam hal ini pimpinan OPD, pejabat Pembuat Komitmen, PPTK dan pelaku pengguna anggaran di masing-masing OPD.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar, Kepala Bappeda Kabupaten Takalar, Kepala OPD lingkup Kabupaten Takalar, para Camat serta para Pejabat Pembuat Komitmen.

Artikel Asli