Data Bansos Amburadul, Proyek Infrastruktur Ngawur, Belanja APBN Ngalor-Ngidul, Jokowi Panen Jengkel

Nasional | wartaekonomi | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 10:56
Data Bansos Amburadul, Proyek Infrastruktur Ngawur, Belanja APBN Ngalor-Ngidul, Jokowi Panen Jengkel

Presiden Jokowi kembali mengumbar kekecewaannya ke publik terkait kinerja para anak buahnya. Sebenarnya, hal seperti ini bukan barang baru. Yang langka karena dalam satu kesempatan, Jokowi sampai mengungkap banyak kejengkelan. Nah, ini baru lain dari biasanya.

Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021, kemarin, dimanfaatkan Jokowi untuk meluapkan kejengkelannya. Kali ini, penyebabnya banyak. Mulai dari data bantuan sosial yang masih amburadul, proyek infrastruktur yang ngawur, hingga belanja APBN yang masih ngalor ngidul.

Acara yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, itu dihadiri langsung unsur pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hadir juga Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ada juga sejumlah Menteri Kabinet Indoneia Maju, gubernur, bupati dan wali kota yang mengikuti acara itu secara virtual.

Sejak acara dimulai, wajah Jokowi yang tertutup masker hitam terlihat begitu serius. Jarang senyum. Bahkan, di awal sambutannya, Jokowi sudah blak-blakan menyampaikan kritiknya pada sejumlah program.

Pertama, soal APBN yang terkesan ngalor-ngidul. Presiden menganggap realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah masih rendah. Untuk pemerintah pusat, kurang dari 15 persen.

Sedangkan Pemda malah kurang dari 7 persen. Begitu juga dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang total anggarannya hampir Rp 700 triliun itu, baru terpakai sekitar 24,6 persen saja.

Realisasi pengadaan barang dan jasa yang masih rendah, ikut disorot Jokowi. Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru sekitar 10,98 persen.

“Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk Pemda masih kurang dari 5 persen. Ini yang harus diikuti dan dikawal, dibantu,” kata Jokowi dengan mimik muka yang serius.

Padahal, kata dia, pemerintah di kuartal II ini sudah mematok pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.

“Tentunya ini berat. Tapi kita harus optimis. Makanya, penyerapan anggaran dan belanja daerah ini harus diperhatikan benar-benar,” tegasnya.

Kejengkelan selanjutnya, saat Jokowi menyoroti program infrastruktur yang ada di daerah. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur yang ngawur. Hal ini, bikin program Pemda dengan pemerintah pusat menjadi tidak sinkron.

“Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, tidak ada irigasinya. (Baik) irigasi premier, sekunder, tersier. Itu ada (kondisi seperti) itu,” beber eks Wali Kota Solo itu.

Soal program infrastruktur yang ngawur, Jokowi tidak asal bunyi alias asbun. Misalnya, ada pelabuhan yang dibangun di daerah, tapi tapi tidak ada akses jalannya.

“Ini apa-apan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ini ada dan tidak hanya satu. Ini yang harus terus dikawal. Ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program, dan masyarakat juga dirugikan,” sindirnya.

Eks Gubernur Jakarta ini makin dibikin jengkel ketika menyorot persoalan data yang amburadul. Menurutnya, akurasi data pemerintah masih sangat buruk.

Salah satunya data bansos yang masih tumpang tindih. Akurasi data yang buruk ini, mengakibatkan penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat lambat dan tidak tepat sasaran.

“Penyalurannya jadi nggak cepat, lambat, dan nggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” kritik Jokowi.

Ia juga menyinggung data pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sinkron. Jokowi lantas berpesan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikawal pemerintah. Dengan begitu keandalan data dapat dicapai dan memudahkan semua program pemerintah.

Jokowi pun meminta kementerian dan lembaga, baik yang di pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti apabila mendapatkan rekomendasi dari BPKP.

“Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi saja, tuntaskan sampai akar masalah. Sehingga nggak jadi masalah sama di tahun berikutnya. Sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun,” cecarnya.

Terkait kritikan Jokowi itu, khususnya soal data bansos yang amburadul juga sudah diungkapkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Saat rapat kerja dengan DPR, lusa kemarin, Risma mengaku mendapatkan laporan dari BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020.

Temuan BPKP tahun 2020 terdapat 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos tidak valid. Kemudian, sebanyak 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama.

Bukan hanya itu, terdapat penerima manfaat (PM) bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek.

“Terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM,” sambung Risma.

Dalam laporan BPK, juga terdapat 10.922.479 data NIK tidak valid. Nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART. Lalu, nama kosong sebanyak 5.702 ART, serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020. Sedangkan KPK, mendapat temuan 16.796.924 data tidak padan dengan Dukcapil. Kemudian, pemuktakhiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih.

Lalu, bagaimana dengan proyek yang ngawur? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, pada dasarnya semua menteri menyerap perintah Presiden untuk menggenjot infrastrukfur. Hanya saja, memang kurang terencana.

Sebut saja pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Saat diresmikan, akses seperti kereta api dan jalan tol belum ada. Begitu juga dengan Bandara Internasional Kertajati yang dibangun di tempat antah berantah.

Kemudian ada Pelabuhan Patimbam di Subang, Jawa Barat. Menurut Agus, akses pelabuhan yang ditargetkan selesai 2024 ini kurang memadai.

“Kan mubazir. Nilai ekonominya nggak bisa dinikmati publik,” kritiknya, saat dihubungi, tadi malam.

Soal bendungan, ia juga mengetahuinya. Contohnya, Bendungan Sindangheula di Serang, Banten yang dulu letaknya lebih tinggi dari area pertanian. Dan masih banyak lagi bendungan yang tidak memiliki saluran tersier.

Agus mengaku sudah berbicara dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, akhir tahun lalu, agar melakukan audit infrastruktur. Basuki menyebut akan melakukannya tahun ini, tapi entah kapan. Tujuannya, untuk mengetahui apakah proyek tersebut bermanfaat bagi publik atau tidak.

“Khawatirnya, kalo presidennya ganti, bisa jadi masalah. Bisa terbengkalai proyek-proyek itu,” ulasnya.

Begitu juga dengan jalan tol, yang rencananya bisa tahan 30 tahun. Namun karena pengerjaannya terburu-buru, 3 tahun beton pada pecah, karena tanah dasarnya belum padat. Akibatnya, biaya operasional dan perawatannya kelewat mahal, seperti Tol Cipularang.

“Hal-hal semacam ini lah. Kalau Presiden marah, artinya ada yang nggak beres. Yang lapor atau yang buat nih. Yang mesti disalahkan itu, ya kementerian yang bertanggung jawab membangun. Makanya, diaudit lah. Supaya kita tahu apa yang terjadi. Belum lagi karena berbau politik. Oh pajabat itu dari sana,” tukasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie mengamini kekesalan Presiden. Sebab memang seperti itu faktanya.

“Wajar, Presiden kesal. Saya kira bener apa yang dikatakan presiden. Supaya pembangunan sejalan, dan bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian nasional,” pungkasnya.

Artikel Asli