BUMDes Boleh Gandeng Swasta, BPKP Awasi Akuntabilitas Keuangannya

Nasional | limapagi.com | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 10:26
BUMDes Boleh Gandeng Swasta, BPKP Awasi Akuntabilitas Keuangannya

LIMAPAGI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Upaya ini dilakukan setelah Undang-Undang Cipta Kerja memperbolehkan BUMDes kerja sama dengan pihak swasta yang berbadan hukum.

Deputi Akuntan Negara BPKP Sally Salamah mengatakan, pihaknya siap mengawal akuntabilitas keuangan BUMDes. BPKP pun merangkul Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) yang mengelola big data BUMDes.

“Kami harus melakukan pengawasan sehingga bisa akuntabel. BPKP dalam hal ini di tahun pertama dan kedua, akan lebih banyak mengawal dengan tata kelola keuangan,” ujar Sally, saat ditemui di kantor BPKP, Jakarta, Kamis 27 Mei 2021.

Menurut dia, adanya UU Cipta Kerja, BUMDes harus berbedan hukum yang menjalankan usaha. BUMDes menurutnya harus membuat perencanaan anggaran yang baik, mulai dari pendapatan, pengeluaran atas kegiatan yang dilakukan.

Perencanaan tersebut juga perlu disesuaikan dengan fokus masing-masing usaha BUMDes. Sementara itu, BPKP telah menyiapkan Sistem Informasi Akuntansi BUMDes atau SIA BUMDes. Keberadaan sistem itu memudahkan BUMDes melakukan pencatatan keuangan.

BUMDes, kata Sally, juga perlu melihat perencanaan sesuai dengan fokus usaha masing-masing BUMDes. Adapun jumlah BUMDes hingga tahun 2020 mencapai 51.134 unit.

Tahun 2015-2020 dana desa yang dialokasikan untuk modal BUMDes mencapai Rp4,2 triliun, dan pendapatan asli desa (PADes) dari BUMDes tahun 2015-2020 mencapai Rp1,1 triliun.

“Harus betul-betul dirancang pimpinan BUMDes. Jadi tidak sekedar didirikan dan buang-buang. Perencanaan harus disusun dengan baik, mengapa BUMDes didirikan,” kata Sally.

Artikel Asli