Pimpinan KPK Sebut Sudah Ikuti Prosedur Soal Polemik 75 Pegawai

Nasional | inewsid | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 09:36
Pimpinan KPK Sebut Sudah Ikuti Prosedur Soal Polemik 75 Pegawai

JAKARTA, iNews.id  - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro dan kontra. Tes tersebut membuat 75 pegawai tidak lulus peralihan aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim, jajaran pimpinan sudah memperjuangkan nasib 75 pegawai yang tidak lulus TWK. Namun demikian, kata Ghufron, persyaratan yang tertuang dalam TWK tersebut mengharuskan 51 pegawai tidak bisa bergabung lagi dengan KPK.

"Kami tegaskan, kami semua bukan hanya memperjuangkan, tapi kami menyayangi mereka semua," kata Ghufron di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/5/2021).

"Tapi kami juga harus memahami ada perbedaan sistem antara pegawai KPK dan ASN yang antar sistem harus saling menyelesaikan. Maka yang menyesuaikan atau yang sesuai persyaratannya dengan syarat ASN itu yang hanya bisa diterima sebagai ASN," katanya lagi.

Ghufron mengaku memang tidak mengetahui apa saja materi atau persyaratan para pegawai KPK untuk menjadi ASN. Oleh karenanya, kata Ghufron, dia meminta bantuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuat aturan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Syarat-syarat itu KPK bukan mau lepas tangan, tapi kami tidak punya tools untuk mengakses, sehingga kami kerja sama dengan BKN. BKN kemudian bikin tim untuk memastikan obyektifitas," kata Ghufron.

"Karena ada pertanyaan juga, KPK pimpinannya tahu dengan materi pertanyaan TWK. memang kami tidak tahu, dan tidak mau tahu," tuturnya lagi.

Ghufron menjelaskan alasan pimpinan tidak ingin tahu-menahu soal materi pertanyaaan TWK. Hal itu, dalih Ghufron, untuk menjamin objektivitas dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Bukan apa, untuk menjamin objektifitas. kalau kami masuk, kami kehilangan objektifitas seakan-akan kami mengintervensi tentang materi atau metode itu," katanya.

Sekadar informasi, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK bakal diberhentikan atau dipecat pada 1 November 2021. Sedangkan 24 pegawai lainnya masih bisa dilakukan pembinaan dengan syarat harus mengikuti pendidikan bela negara dan kembali dilakukan tes wawasan kebangsaan.

Keputusan tersebut diputuskan usai rakor bersama antara pimpinan KPK, Kepala BKN, Menpan RB, dan Menkumham, pada Selasa, 25 Mei 2021. Sejauh ini, belum diketahui siapa saja 51 pegawai KPK yang dinyatakan dipecat dari lembaga antirasuah.

Artikel Asli