Dua Padukuhan Jalani Swab Masal

Nasional | radarjogja | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 08:36
Dua Padukuhan Jalani Swab Masal

RADAR JOGJA – Kesadaran menjalankan protokol kesehatan (prokes) di Kabupaten Sleman masih rendah. Meski prokes gencar disosialisasikan, termasuk imbauan untuk tidak kontak langsung saat berkunjung dari rumah ke rumah pada waktu Lebaran Idul Fitri lalu.

Hal ini menjadi salah satu pemicu merebaknya kasus Covid-19 di dua RT Dusun Nglempong, Padukuhan Ngemplak II, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman. Kemarin (27/5) semua warga menjalani swab massal di jalan kampung padukuhan itu.

“Total ada 304 orang mengikuti swab. Semuanya dari RT 1 dan RT 2,” ungkap Kepala Puskesmas Ngemplak II Seruni Anggraeni Susila saat di lokasi, kemarin (27/5).

Dari total itu, hingga pukul 10.00 kemarin 51 orang sudah di swab polymerase chain reaction (PCR). Sisanya masih dilakukan test rapid test antibody. Jika reaktif, langsung ditindaklanjuti dengan swab PCR. “Kasus ini belum bisa disebut klaster. Kalau hasil yang positif banyak, barulah bisa disebut demikian,” sambungnya.

Berdasarkan pantauan Radar Jogja , warga tampak gantre panggilan swab. Semua, baik anak-anak hingga orang dewasa mengikuti kegiatan ini.

Kasus ini bermula sejak 19 Mei. Satu orang terpapar korona dan opname di RS. Lalu muncul kasus baru, satu orang positif di lokasi berbeda. Lalu dilakukan tracing pertama oleh puskesmas. Hasilnya 12 kasus positif hingga 26 Mei. Mereka menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Setelah dilakukan pelacakan, dugaan terbesar mengarah pada syawalan. Tak jarang warga abai prokes. Puncaknya saat salat Id, tak semua warga memakai masker. Begitu juga saat silaturahmi ke rumah-rumah. Masih ada yang berjabat tangan. “Kemarin banyak yang abai, begitu ada kejadian ini warga mulai sadar pentingnya prokes,” ujarnya.

Begitu diketahui 12 orang terpapar, satgas setempat segera bertindak. Mereka langsung menerapkan lockdown lokal di dua RT itu. Semua warga yang bekerja, dibuatkan surat rekomendasi libur sementara untuk menjalani isolasi mandiri. Hingga hasil tes PCR keluar. Siswa sekolah, pekerja kantoran, perusahaan semua wajib isolasi.

Di dua RT itu hanya diberlakukan satu pintu keluar masuk.  Selama isolasi, mereka tidak boleh keluar dan menerima kunjungan. “Jika ada warga dari luar yang nekat berkunjung, maka risiko ditanggung sendiri,” ungkap Dukuh Ngemplak II Bambang Wardono.

Kebutuhan logistik warga akan di- backup pemerintah setempat. Terutama bagi mereka yang tidak mampu. Demikian juga untuk pekerja harian. Satgas Padukuhan bekerjasama dengan Satgas Kalurahan, kapanewon berupaya maksimal mengupayakan keperluan itu. “Sebelum swab keluar dianggap warga terpapar semua. Jangan sampai warga sehat tidak tahu membawa virus,” tandasnya.

Kasus serupa yang dipicu kegiatan syawalan dengan mengabaikan prokes juga terjadi di Padukuhan Dalem, Kalurahan Widodomartani, Ngemplak, Sleman. Di hari yang sama juga menjalani swab massal lanjutan dengan sasaran 108 orang. Sebelumnya diketahui terdapat 9 kasus positif dari tes PCR. Lalu dilakukan testing menyasar 300 orang pada 22 Mei dan hasilnya semua negatif. Namun saat itu antusias warga mengikuti tes rendah. Yang hadir hanya 65 orang. Setelah dibujuk satgas, akhirnya kemarin dilakukan swab masal lanjutan.

“Kami selalu imbau agar prokes selalu diterapkan sesuai aturan pemerintah. Ini menjadi pengalaman dan pembelajaran, mudah-mudahan semakin baik ke depannya,” tegas Panewu Ngemplak Siti Wahyu Purwaningsih di lokasi.

Satgas Diminta Lebih Tegas

Sementara itu, Sekretaris Provinsi DIJ Kadarmanta Baskara Aji menginstruksikan Satgas Covid-19 di Sleman dapat lebih tegas mengawasi kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan. Ini menyusul terjadinya klaster baru di Kapanewon Ngemplak yakni di Dusun Dalem, Kalurahan Widodomartani dan Dusun Nglempong, Ngemplak II, Umbulmartani.

Penyebabnya, diduga dari kegiatan silaturahmi antarwarga. “Saya sudah menghubungi teman-teman satgas di Sleman supaya bisa dilakukan tracing yang lebih mendalam lagi dan penegakan aturan, terutama berkaitan dengan orang yang punya hajat. Kalau dilarang, ya dilarang,” tegas Aji kemarin (27/5).

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kegiatan masyarakat yang digelar tanpa menerapkan protokol kesehatan acapkali menimbulkan klaster baru penularan Covid-19. Sehingga Satgas Covid-19 yang dibentuk hingga level RT/RW diharapkan dapat lebih tegas dalam upaya pengawasan. Bahkan diminta agar tak segan melakukan pembubaran jika kegiatan yang digelar mengabaikan prokes.

Jika Satgas Covid-19 kesulitan melakukan penindakan, bisa melapor ke satgas di tingkat yang lebih tinggi seperti kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. “Kalau diingatkan satgas tidak bisa, silahkan ke satgas kabupaten biar teman-teman di sana yang mengingatkan. Karena yang paling tahu, ya satgas kecamatan dan desa,” urainya.

Sementara itu, Koordinator Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ Noviar Rahmad menegaskan, pihaknya akan menggiatkan kembali razia protokol kesehatan. Razia yang dilakukan dalam tiga shift . “Razia masker dan kerumunan yang paling utama,” ujarnya.

Lebih lanjut Noviar menyatakan, pihaknya juga sudah melakukan pembinaan kepada para Satgas Covid-19 di level RT/RW, juga kelompok-kelompok Jagawarga. Agar mereka bisa melakukan penjagaan di wilayah masing-masing.

Noviar menjelaskan, pelanggaran prokes memang masih sering terjadi di DIJ, terutama di tempat-tempat wisata. Pada akhir pekan lalu saja, menurutnya, ada ratusan pelanggaran prokes yang dicatat pihaknya. (mei/kur/laz)

Artikel Asli