Wakil Ketua KPK Klaim Perjuangkan Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK

Nasional | limapagi.com | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 04:06
Wakil Ketua KPK Klaim Perjuangkan Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK

LIMAPAGI – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memutuskan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), tidak bisa lagi bergabung dengan lembaga antirasuah.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya sebenarnya berharap 75 pegawai yang tak lolos TWK itu tetap bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Harapannya sebenarnya yang 75 bisa kembali menjadi ASN semuanya. Itu yang kami perjuangkan. Tapi setelah dibuka, ada beberapa indikator ada skala yang merah, kuning, hijau,” ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Mei 2021.

Ghufron menyampaikan, TWK bukan menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan nasib pegawai KPK untuk menjadi ASN.

Itulah yang membuat KPK, BKN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) berembuk pada Selasa, 25 Mei 2021.

“Kami kemudian mereview ulang. Apasih sebenarnya indikator-indikator yang menjadi dasar pegawai KPK menjadi TMS (tidak memenuhi syarat),” ujar dia.

“Yang kuning hijau kami angkat, yang merah kami angkat satu artinya ada beberapa. Yang merah satu kita angkat kemudian akhirnya mampu menambah menjadi 24 bisa dibina,” kata dia lagi.

Lebih lanjut, KPK kata Ghufron, akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membina 24 pegawai KPK yang masih dimungkinkan menjasi ASN.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan sejumlah aspek yang membuat 51 pegawai KPK tidak bisa dibina menjadi ASN.

Di antaranya, aspek pribadi, aspek pengaruh baik dipengaruhi maupun mempengaruhi, dan aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh turunan peraturan perundang-undangannya, NKRI, dan pemerintah yang sah (PUNP).

“Jadi, ada tiga aspek,” kata Bima di Gedung BKN, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.

Dari ketiga aspek tersebut, ada beberapa aspek lagi. Untuk aspek pribadi ada enam aspek, pengaruh ada tujuh aspek, dan PUNP ada sembilan aspek. Meski begitu, Bima tak menjelaskan lebih detail aspek-aspek yang dimaksud.

“Untuk yang aspek PUNP itu harga mati. Jadi itu tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut,” ucap Bima.

Bima menyampaikan, 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK itu tidak memenuhi syarat berdasarkan aspek PUNP.

“Bukan hanya itu, yang 51 ini (pegawai KPK) tiga-tiganya negatif. Yang 24 itu PUNP-nya bersih,” katanya.

Bima menuturkan, untuk 24 pegawai KPK lainnya masih bisa mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan.

“Jadi, itu alasan kenapa yang 51 orang tidak bisa diikutsertakan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, saya kira itu,” tuturnya.

Artikel Asli