KPK Klaim Tes Wawasan Kebangsaan Tidak Melanggar Hukum

Nasional | limapagi.com | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 04:25
KPK Klaim Tes Wawasan Kebangsaan Tidak Melanggar Hukum

LIMAPAGI – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, mengklaim tes wawasan kebangsaan alias TWK sebagai alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak bertentangan dengan undang-undang (UU).

Dia beranggapan seluruh pegawai komisi antirasuah mesti berlabel ASN.

“TWK itu adalah sah dan legal sebagai sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa pegawai KPK ketika ke alih status kepegawaian itu memiliki landasan hukum,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Mei 2021.

Menurutnya, alih status ke ASN berdasarkan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kemudian, merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

“UU Kemudian dilaksanakan berdasarkan peraturan teknis PP 41 Tahun 2020, yang di pasal 3 itu mempersyaratkan salah satunya, status pegawai KPK tetap dan tidak tetap itu (poin) a, di (poin) b setia NKRI, pancasila, dan pemerintahan yang sah, kemudian kompeten, kemudian berintegritas,” urai Ghufron.

Namun, menurut Koalisi Save KPK dalam beberapa waktu lalu menyebut Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai menjadi ASN bertentangan dengan PP Nomor 41 Tahun 2020.

Sebab, Pasal 4 tidak termuat tahapan ‘seleksi’ sebagai proses peralihan kepegawaian. Ditambah, menurut revisi UU KPK 2019 soal ketentuan pegawai pada intinya menyebutkan pegawai KPK diangkat berdasarkan keahliannya.

Sementara itu, dalih pemecatan 51 pegawai KPK merujuk hasil asesmen. Asesmen bukanlah instrumen untuk menyatakan dapat diangkat atau tidak sebagai aparatur sipil negara dan harus dibedakan antara diksi ‘seleksi’ dan ‘asesmen.

Seleksi adalah pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik atau penyaringan. Sedangkan asesmen adalah proses penilaian, pengumpulan informasi dan data secara komprehensif.

Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanahkan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan. Beleid hukum itu persisnya termaktub dalam putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Begini bunyi putusan MK itu: “Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.”

Artikel Asli