Jadi Tersangka Korupsi, Berapa Harta Kekayaan Eks Dirut Sarana Jaya?

Nasional | limapagi.com | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 05:17
Jadi Tersangka Korupsi, Berapa Harta Kekayaan Eks Dirut Sarana Jaya?

LIMAPAGI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan menjadi tersangka.

Dia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Yoory terakhir kali melaporkan LHKPN pada 4 Desember 2019. Untuk harta berupa tanah dan bangunan, nilai seluruhnya mencapai Rp8.820.000.000.

Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 153 m2/110 m2 di Tangerang Rp3 miliar, tanah dan bangunan seluas 5 m2/33.58 m2 di Jakarta Timur Rp700 juta, serta tanah dan bangunan seluas 5 m2/35.61 m2 di Tangerang Rp1,1 miliar.

Selanjutnya, tanah seluas 338 m2 di Tangerang Rp 2.850.000.000, tanah dan bangunan seluas 5 m2/29.5 m2 di Sleman Rp1,1 miliar, dan tanah seluas 212 m2 di Buleleng Rp70 juta.

Yoory tercatat memiliki harta berupa transportasi dengan nilai seluruhnya Rp940 juta. Di antaranya, Toyota Fortuner VRZ tahun 2016 Rp350 juta, Toyota Voxy tahun 2017 Rp360 juta, Honda Brio RS tahun 2018 Rp170 juta, dan motor Royal Enfield Bullet 500 tahun 2017 Rp60 juta.

Tak hanya itu, Yoory juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp100 juta, surat berharga Rp40 juta, kas dan setara kas Rp2.545.577.054, serta harta lainnya Rp623.066.700.

Namun, Yoory tercatat memiliki utang sebesar Rp 594.434.000. Alhasil, total harta kekayaan seluruhnya yang dimiliki Yoory mencapai Rp12.474.209.754.

Selain Yoory, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya. Mereka adalah Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT AP Anja Runtuwene (AR), dan Korporasi PT AP.

Yoory sendiri langsung ditahan selama 20 hari di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Untuk diketahui, Perumda Pembangunan Sarana Jaya merupakan perusahaan BUMD DKI Jakarta yang diberikan mandat membangun proyek rumah DP 0 rupiah.

Proyek ini juga menjadi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pembangunan rumah DP 0 rupiah dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di kawasan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Artikel Asli