51 Pegawai KPK Bisa Saja Tidak Jadi Dipecat, Putusan MK Jadi Kunci

Nasional | limapagi.com | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 05:41
51 Pegawai KPK Bisa Saja Tidak Jadi Dipecat, Putusan MK Jadi Kunci

LIMAPAGI – Keputusan pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih bisa diubah. Sehingga, kesempatan mengembalikan posisi puluhan pegawai seperti sedia kala masih terbuka lebar.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menganggap pintu masuknya lewat penguatan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman berkeyakinan putusan MK itu bakal menjadi amar putusan yang ditetapkan majelis hakim MK, dengan menguji materil pasal 24 dan Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 KPK ke MK yang rencananya diajukan pekan depan.

“Aku yakin dikabulkan karena dasarnya sudah jadi pertimbangan, artinya sudah ada dalam hati dan pikiran hakim MK. Ini hanya untuk membuat jadi diucapkan oleh mulut saja,” kata Boyamin saat dihubungi Limapagi.com, Kamis, 27 Mei 2021.

Boyamin berpegang pada putusan MK itu yang isi intinya pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan.

Namun, putusan MK itu dianggapnya telah diciderai oleh keputusan pemecatan 51 pegawai KPK atas kesepakatan sejumlah instansi negara.

Utamanya, pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang menyebut keputusan tidak merugikan pegawai karena hak-hak pegawai akan dipenuhi ketika diberhentikan.

“Ini kan pemaknaan yang sempit, kalau saya ingin memaknainya secara luas bahwa dalam pemahaman itu tidak boleh merugikan pengabdian tidak boleh merugikan hak dan wewenang pegawai KPK,” katanya.

“Saya tidak ingin itu hanya menjadi pertimbangan dan menjadi multitafsir seperti yang dikatakan Kepala BKN, maka kemudian akan saya kuatkan menjadi petitum dan berharap menjadi amar putusan hakim MK,” imbuhnya.

Dia beranggapan putusan MK mesti dimaknai secara mendalam,“Bahwa frasa atau kalimat tidak merugikan itu dimaknai tidak boleh diberhentikan sepanjang tidak melanggar hukum berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maupun tidak melanggar etika berat berdasarkan keputusan Dewan Pengawas KPK,” tuturnya.

Menempuh jalur hukum lewat judicial review (JR), disebut Boyamin sebagai langkah seharusnya, lantaran tidak ada alasan kuat untuk memecat 51 pegawai KPK.

“Saya anggap (51 pegawai KPK) sudah berintegritas, profesional, tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, memeras atau menerima suap, juga tidak melanggar etik secara sedang atau berat,” ucapnya.

“Juga berkaitan untuk pemberantasan korupsi yang lebih baik dan setidaknya mempertahankan yang sudah baik,” lanjut dia.

Artikel Asli