Jangan Berburu di Kebun Binatang

Nasional | koran-jakarta.com | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 07:03
Jangan Berburu  di Kebun Binatang

Pandemi Covid-19 sejak Maret tahun lalu benar-benar memukul perekonomian nasional. Hampir di semua lini terkena dampaknya. Mau tak mau, pemerintah harus mengalihkan sebagian besar anggarannya untuk mengatasi dampak pandemi.

Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total anggaran yang disisihkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 mencapai 1.035 triliun rupiah. Anggaran itu berasal dari APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) sebesar 937,42 triliun rupiah, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 86,36 triliun rupiah, dan dari sektor moneter 6,5 triliun rupiah.

Besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 membuat APBN 2020 defisit 956,3 triliun rupiah atau 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya defisit ini karena belanja negara selama 2020 tumbuh 12,2 persen, sedangkan penerimaan negara justru turun 16,7 persen dibanding tahu sebelumnya.

Tadinya, APBN 2020 didesain menjadi APBN yang sehat, namun mengalami konsolidasi akibat pandemi. Dari tadinya diperkirakan hanya defisit 1,76 persen dari PDB akhirnya menjadi defisit 6,09 persen.

Dari pajak saja, penerimaan negara di 2020 anjlok cukup dalam. Pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi mati suri sehingga setoran pajak turun drastis. Total penerimaan pajak tercatat 1.070 triliun rupiah atau hanya 89,3 persen dari target 1.198,8 triliun rupiah. Tax ratio pun hanya di bawah 9 persen.

Melihat turun tajamnya penerimaan pajak tahun lalu, penerimaan pajak tahun ini juga tidak kalah beratnya mengingat hingga saat ini pandemi masih berlangsung. Apalagi kini muncul varian baru virus korona yang penularannya jauh lebih cepat dibanding Covid-19. Vaksinasi yang diharapkan mampu menahan laju kasus baru, walau perkembangannya cukup menggembirakan, tapi jumlah orang yang sudah mendapat suntikan vaksin dua kali, belum sampai 10 persen dari 180 juta yang ditargetkan.

Beratnya perkiraan realisasi penerimaan pajak tahun ini tentu saja jalan keluarnya bukan menaikkan tarif pajak. Dengan tarif pajak saat ini saja, para pengusaha sudah kembang kempis hidupnya, apalagi kalau dinaikkan.

Sebagaimana diketahui, guna mengejar target penerimaan pajak di APBN 2021 sebesar 1.229,6 triliun rupiah, pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen. Bukan itu saja, yang terbaru, pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi menjadi 35 persen untuk katergori orang sangat kaya, dengan pendapatan lima miliar rupiah per tahun.

Rencana tersebut tentu saja kontraproduktif. Di tengah upaya memulihkan kondisi ekonomi dari krisis, pemerintah justru seharusnya memberi insentif pajak agar konsumsi masyarakat kembali bergairah dan dunia usaha pulih, bukan menambah beban pajak.

Memang sih rencana kenaikan PPh itu hanya berlaku bagi orang superkaya, tapi harusnya pemerintah lebih kreatif. Pemerintah jangan terus memajaki orang yang sudah rajin bayar pajak. Itu sama saja dengan berburu di kebun binatang.

Meningkatkan penerimaan negara harus ada dalam grand design pembangunan ekonomi nasional yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi berbasis produksi dalam negeri, terutama sektor pertanian, bukan menunggu kepepet. Dengan membangun pertanian dan industri yang bisa diekspor, kita akan memperoleh devisa. Dan saat pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali peluang ekspor yang bisa kita lakukan.

Artikel Asli