Pj Gubernur Kalsel Usulkan Penghapusan Penetapan Status Zona Covid-19

Nasional | jawapos | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 07:06
Pj Gubernur Kalsel Usulkan Penghapusan Penetapan Status Zona Covid-19

JawaPos.com –Pj Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal Z.A. usulkan penghapusan penetapan status zona Covid-19. Sebab, bisa kendurkan masyarakat terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Safrizal di Banjarmasin dalam kapasitasnya sebagai Irjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus menjadi nara sumber dalam dialog bertema Hambatan dan Tantangan Optimalisasi Posko PPKM Mikro secara virtual.

Safrizal mengatakan, penetapan status zona merah (risiko tinggi), zona oranye (risiko sedang), zona kuning (risiko rendah), atau zona hijau (tidak ada kasus) pada suatu wilayah mempengaruhi sikap masyarakat. ”Pada saat zona merah kewaspadaan tinggi, sudah kuning jadi kendor. Penetapan zona ini ditiadakan saja,” ujar Safrizal seperti dilansir dari Antara .

Kendala yang sering ditemui dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, menurut dia, antara lain sikap masyarakat yang masih banyak terkesan tidak takut terhadap penularan dan penyebaran virus korona. Sebagian mereka mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan suka berkumpul atau berkerumun.

Safrizal mencontohkan sebagian masyarakat di Aceh bersikap tidak takut tertular. Namun setelah ada beberapa tokoh yang meninggal dunia karena terpapar penyakit itu, baru mereka sadar bahwa tidak takut bukan berani mati.

”Mencegah kasus itu, harus ada ikhtiar menghindari bahaya,” tutur Safrizal.

Di Kalsel, lanjut dia, masyarakatnya termasuk agamis. Sehingga, perlu keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam memberikan pemahaman agar tidak salah memahami sesuatu yang bisa berujung pada musibah. Masukan lain yang tidak kalah penting menyangkut pengalokasian dana anggaran di desa/kelurahan yang diambil dari dana desa.

Saat ini, kata Safrizal, jumlah penganggaran masing-masing desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro masih berbeda-beda. ”Penyaluran dana desa kurang merata dan proses pencairannya pun belum lancar,” kata Safrizal.

Dia berharap agar para pakar bisa melakukan analisis dan membuat kajian kebijakan apa yang tepat dilakukan pemerintah. Sehingga operasional Posko Satgas PPKM Mikro berjalan efektif.

Artikel Asli