Wakil Ketua KPK soal Materi TWK: Kami Tidak Tahu dan Tidak Mau Tahu

Nasional | limapagi.com | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 01:28
Wakil Ketua KPK soal Materi TWK: Kami Tidak Tahu dan Tidak Mau Tahu

LIMAPAGI – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui materi tes wawasan kebangsaan (TWK).

TWK merupakan syarat yang harus dilalui pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Ada pertanyaan juga, KPK, pimpinannya, tidak tahu tentang materi TWK. Memang kami tidak tahu dan kami tidak mau tahu,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Mei 2021.

Ghufron mengklaim, pihaknya tidak terlibat dalam membuat materi TWK. Tujuannya, agar menjamin objektivitas.

“Kalau kami kemudian masuk ke dalam itu, kami kemudian kehilangan objektivitasnya. Seakan-akan, kami mengintervensi tentang materi-materi maupun metodenya,” ujar dia.

Ghufron menjelaskan, alih status pegawai KPK menjasi ASN berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 angka 6 UU tersebut, juga dinyatakan pegawai KPK adalah ASN.

“Bagaimana meng-ASNkan? Kemudian diatur dalam Pasal 69 C Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2019. Intinya adalah memberikan waktu kepada KPK untuk memproses alih status pegawai KPK ke ASN,” jelasnya.

Ghufron melanjutkan, sistem kepegawaian KPK dengan sistem kepegawaian ASN berbeda. Maka dari itu, ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut.

“Ketentuan-ketentuan lebih lanjut itu apa saja? Undang-Undang (UU) dan dilaksanakan berdasasarkan peraturan teknis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020,” katanya.

“Yang di Pasal 3 (PP) itu mensyaratkan salah satunya statusnya pegawai KPK tetap dan tidak tetap, itu (di poin) a. Di (poin) b, setia terhadap Pancasila, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kemudian kompeten, kemudian berintegritas,” katanya lagi.

Ghufron menyampaikan, lembaga antirasuah tidak memiliki alat untuk menentukan kategori pegawai KPK yang setia terhadap Pancasila, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

Untuk memastikan itu, KPK berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Kemudian kami merumuskan regulasi-regulasinya. Maka kemudian PP Nomor 41 tahun 2020 itu kami turunkan menjadi Perkom (Peraturan Komisi) Nomor 1 Tahun 2021,” tuturnya.

“TWK itu adalah sah dan legal sebagai sebuah mekanisme, untuk memastikan bahwa pegawai KPK ketika ke alih status kepegawaian itu memiliki landasan hukum,” sambungnya.

Keputusan 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK diberhentikan, sedangkan 24 pegawai akan dibina, diumumkan setelah digelarnya rapat tertutup di kantor BKN Jakarta, Selasa 25 Mei 2021, dari pukul 09.00-14.30 WIB.

Rapat tersebut dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Kepala LAN Adi Suryanto, Ketua KASN Agus Pramusinto, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Artikel Asli