Kasus Dugaan Diskriminasi dan Sengketa Lahan di Sumbar Dilaporkan ke Kantor Staf Presiden

Nasional | harianhaluan | Published at Jumat, 28 Mei 2021 - 01:13
Kasus Dugaan Diskriminasi dan Sengketa Lahan di Sumbar Dilaporkan ke Kantor Staf Presiden

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang memenuhi undangan pertemuan “Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar Sumatera Barat” yang diagendakan oleh KSP RI, di Hotel Mercure, Kamis (27/5/2021). Pada pertemuan tersebut, LBH Padang melaporkan dua kasus secara langsung kepada Deputi IV Kantor Staf Presiden.

Pertama, kasus dugaan diskriminasi penerimaan CPNS terhadap disabilitas di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang dialami Alde Maulana. Kedua, kasus Sengketa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit antara masyarakat petani Nagari Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin dengan PT. Ranah Andalas Plantation (PT. RAP).

Staf Advokasi LBH Padang, Diki Rafiqi menyebutkan, pengaduan Alde Maulana dan kasus konflik perkebunan sawit di Kenagarian Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin telah diterima LBH Padang sejak tahun 2020 lalu. "Alde Maulana merupakan penyandang disabilitas, korban diskriminasi penerimaan CPNS di lingkungan BPK RI. Telah setahun lebih Alde Maulana berjuang mencari keadilan atas kasus yang menimpanya," sebut Diki.

Dilanjutkanya, lebih dari empat belas tahun masyarakat Nagari Bidar Alam di Kabupaten Solok Selatan yang lahannya digunakan untuk perkebunan oleh perusahaan tidak kunjung mendapatkan haknya.

"Padahal, melalui perjanjian kerjasama antara masyarakat dan perusahaan pada Maret 2007, disepakati pembagian hasil 60:40, namun tidak sekalipun pihak perusahaan menunaikan kewajibannya untuk memberikan hak kepada masyarakat," terang Diki.

Selain itu, dikatakan Diki, berbagai pelanggaran lainnya juga telah dilakukan oleh PT. RAP, mulai dari tidak mampu menyelesaikan permasalahan tanah dengan masyarakat, tidak menunjukan itikad baik dengan menunggak pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan dan membangkang terhadap Surat Bupati Solsel Nomor: 500/181/DPMPTSP/X-2020 perihal pelarangan panen sawit.

"Namun, perusahaan tetap melakukan panen. IU Perkebunan yang masih bermasalah dengan pemilik lahan di beberapa nagari dan melanggar sejumlah ketentuan lainnya," kata Diki.

Setelah menyampaikkan dua kasus tersebut, KSP yang diwakili oleh Masudi Marsidi dari Deputi V menanggapi bahwa kedua kasus tersebut akan ditindaklanjuti dan segera dicarikan jalan keluarnya. (*)

Artikel Asli