Penyuap Nurdin Abdullah Didakwa 5 Tahun Penjara

jawapos | Nasional | Published at 18/05/2021 20:32
Penyuap Nurdin Abdullah Didakwa 5 Tahun Penjara

JawaPos.com –Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Agung Sucipto, terdakwa kasus suap terhadap Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah dengan minimal lima tahun penjara. Jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda atau pengganti masa kurungan sebesar Rp 250 juta.

”Terdakwa didakwa pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b, dan dialternatifkan dilapis dengan pasal 13 Undang-Undang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” tutur JPU KPK M. Asri seperti dilansir dari Antara usai sidang virtual di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (18/5).

Agung Sucipto diketahui sebagai pemilik PT Agung Perdana Bulukumba. Dalam dakwaan JPU disebut perannya sebagai pemberi suap kepada Nurdin Abdullah. Terdakwa sudah dua kali memberikan uang kepada yang bersangkutan sejak awal 2019 hingga awal Februari 2021.

Jumlah dana suap diterima, ungkap Asri, pertama dengan nilai 150 ribu dolar Singapura diberikan di rumah dinas gubernur Jalan Sungai Tangka awal 2019, sedangkan untuk dana kedua, saat operasi tangkap tangan tim KPK senilai Rp 2 miliar pada awal Februari tahun ini.

Dana tersebut diduga sebagai uang pelicin dalam hal pemenangan tender hingga pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di beberapa kabupaten.

Dia menegaskan, pihaknya tetap fokus untuk membuktikan dakwaan atas perbuatan suap oleh terdakwa termasuk sumber aliran dana lainnya. ”Kami fokus untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam hal pemberian suap kepada Nurdin Abdullah, maupun menelusuri aliran dana lain diberikan kepada yang bersangkutan,” papar Asri.

Sedangkan untuk perantara yang menerima dana tersebut, kata dia, melalui Edy Rahmat selaku Sekertaris Dinas Prasana Umum Tata Ruang (PTUR) Pemprov Sulsel yang kini ditahan di rutan KPK Jakarta. Agung Sucipto sebagai kontraktor sering mendapatkan jatah proyek selama masa jabatan Nurdin Abdullah sebagai gubernur saat itu.

”Edy Rahmat diduga orang kepercayaan Nurdin Abdullah, akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya dan akan terungkap kemana dan dari mana sumber aliran dananya apakah dari pemerintah setempat atau pihak lain,” tutur M. Asri.

Sementara penasihat hukum terdakwa, M. Nursal usai sidang menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan lebih fokus pada pokok perkara. ”Kita ingin langsung kepada pokok perkara pembuktiannya, agar kasus ini bisa menjadi terang benderang serta cepat selesai,” ucap M. Nursal.

Sidang perdana dipimpin Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino didampingi dua hakim anggota. Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis (27/5) dengan agenda pemeriksaan 30 orang saksi-saksi baik dari unsur pemerintah maupun pihak swasta.

Sebelumnya, tim KPK mengelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Jalan Sultan Hasanuddin terkait dugaan suap, usai menerima laporan pada Jumat (26/2) malam. Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto diketahui kala itu memberikan uang melalui Edy Rahmat selalu Sekretaris Dinas PUTR Sulsel.

Usai transaksi, tim menangkap Agung Sucipto, saat perjalanan pulang menuju Kabupaten Bulukumba, sedangkan Edy Rahmat telah diamankan sebelumnya. Dalam proses pengembangan, tim bergerak ke Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Sabtu (27/2) dini hari.

Tim selanjutnya menjemput Nurdin Abdullah karena disebut-sebut terlibat kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Uang dua koper yang disita dari operasi tersebut senilai Rp 2 miliar.

Artikel Asli