Janggal, BEM Undip dan BEM FH Ajukan Amicus Curae Sidang Mahasiswa Pendemo Omnibus Law

ayosemarang | Nasional | Published at 05/05/2021 10:41
Janggal, BEM Undip dan BEM FH Ajukan Amicus Curae Sidang Mahasiswa Pendemo Omnibus Law

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Perkara pidana yang melibatkan 3 mahasiswa partisipan demonstran Omnibus Law dikritisi oleh BEM Undip dan BEM Fakultas Hukum Undip. Menilai ada kejanggalan di pada proses persidangan, mereka mengajukan Amicus Curie.

Dalam istilah Hukum, Amicus Curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti “Friends of The Court” atau “Sahabat Pengadilan”. Amicus curiae diajukan oleh pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, yang memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. ‘Keterlibatan’ pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan intervensi atas proses peradilan.

Amicus Curae yang diajukan adalah dalam perkara pidana dengan nomor perkara No. 760/Pid.B/2020/PN Smg atas nama terdakwa Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, dan perkara pidana dengan nomor perkara 761/Pid.B/2020/PN. Smg atas nama terdakwa Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun.

Penyerahan berkas Amicus Curiae tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Ketua PN Semarang Andreas Purwantyo Setiadi, Sekretaris PN Semarang Rumiasari, dan Panitera PN Semarang Dwi Setyo Kuncoro pada Selasa 4 Mei 2021.

“Pihak PN menyambut baik dan akan segera memberikan berkas tersebut kepada Majelis Hakim,” terang Raihan Fudloli, Ketua Bidang Sosial dan Politik BEM Undip.

Raihan juga menambahkan bahwa pengajuan Amicus Curae ini merupakan upaya kami sebagai pihak ketiga untuk memberikan pendapat hukum atas perkara kriminalisasi empat mahasiswa massa aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dituntut masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.

Selain itu dasar BEM Undip dan FH mengajukan Amicus Curae adalah merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

“Isinya yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tambah Raihan.

Dalam Amicus ini, berpandangan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, maka terlihat jelas bahwa apa yang terjadi dalam dinamika persidangan sarat akan kejanggalan-kejanggalan yang mencerminkan ketidakwajaran proses penanganan perkara.

Setidaknya ada 6 poin bahasan yang perlu untuk disorot. Mulai dari proses pemeriksaan yang tidak memperoleh bantuan hukum; terdapat indikasi penyidik kepolisian membuat barang bukti palsu/ memalsukan barang bukti saat proses pemeriksaan; pemaksaan maupun penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan;

Selain itu, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga tidak sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan; surat dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan; hingga surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat oleh JPU.

“Kami mengamini, sistem peradilan pidana dibangun atas dasar untuk mencari kebenaran materil. Namun jika prosesnya dicederai, itu sungguh mengecewakan,” pungkas Raihan.

Artikel Asli